Menurut Hasto, kepastian perombakan kabinet Jokowi-Maruf Amin tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan Jokowi.
Namun, jika melihat Pilkada 2020 yang telah berlangsung aman, damai, demokratis, serta partisipasi publik relatif baik di tengah pandemi Covid-19, hal tersebut bisa menjadi momentum yang tepat bagi Jokowi untuk melakukan konsolidasi pemerintahan.
Tak hanya itu, hasil Pilkada 2020 juga menunjukkan dominasi kemenangan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Resmikan Pelabuhan Patimban, Jokowi Harap Bisa Perkuat Pelabuhan Tanjung Priok
Dengan demikian, evaluasi kabinet diyakini dapat lebih meningkatkan efektivitas pemerintahan yang kini menghadapi tantangan perekonomian yang tidak ringan.
Hasto meyakini, semua keputusan yang akan diambil Jokowi melewati pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet.
”Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus akan disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi,” katanya.
Baca Juga: Jokowi Bicara Kehebatan Ilmuwan Adi Utarini dan Tri Mumpuni hingga Diakui Dunia
Dilansir dari Kompas.com, Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).
Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.
Sementara Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Empat Mata dengan Wapres Ma'ruf Amin: Isyarat Reshuffle?
Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.