Komisi IX DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan Pemerintah untuk Seluruh Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah agar memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi. 

Baca Juga: Pemerintah Akan Revisi Skema Alokasi Vaksin, Jadi 50% Gratis & 50% Mandiri

Hal itu sebagaimana disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay saat dihubungi awak media, Senin (14/12/2020).

Jika pemerintah menanggung vaksin Covid-19, maka target untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur.

"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," ujar Saleh. 

Dengan melepaskan vaksin untuk dibeli secara mandiri, kata Saleh, khawatir ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi. 

Menurut Saleh, hal tersebut hanya akan membuat program vaksin tidak berjalan efektif. 

"Kalau kurang dari itu nanti kurang efektif, maka ini kami dorong agar mencapai target yang semestinya," katanya. 

Tak hanya Saleh, anggota Komisi IX DPR RI lainnya pun demikian.

Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS sepakat dengan Saleh.

Netty mengatakan, negara harus menjunjung asas keadilan bagi seluruh rakyat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 

Dia menyebut akses pelayananan kesehatan merupakan hak tiap warga negara. 

"Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan," kata Netty saat dihubungi terpisah. 

Karena itu, Netty mengingatkan pemerintah agar menyosialiasikan pelaksananaan vaksinasi secara transparan. 

Mulai dari soal penetapan harga hingga keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19. 

Menurutnya, pemerintah juga harus bisa menjelaskan mengapa program vaksin untuk masyarakat dibeda-bedakan. 

Sebelumnya, diketahui, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri. 

Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri. 

Baca Juga: Menguji Kemanjuran Vaksin Covid-1

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara. 

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing. 

"Jika komunikasi buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik. Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran vaksin," ujarnya. 

Dia mengatakan, jangan sampai warga yang perlu dibantu negara malah tidak memperoleh hak diberikan vaksin gratis. 

"Persoalan data menjadi masalah klasik di negeri ini," imbuh Netty.