Bocor ke Publik! DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Rp698,6 Juta Per Bulan

JAKARTA, KOMPAS TV - Usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta menjadi Rp 698,6 juta per bulan untuk tiap anggota terungkap ke publik.

Ini terjadi setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) memerintahkan fraksinya di DPRD DKI menolak usulan kenaikan anggaran dalam rencana kerja tahunan (RKT) itu.

Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, tidak layak para anggota dewan meminta kenaikan pendapatan di saat sedang krisis akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Tok! DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan Covid-19, Lebih Lengkap dari Pergub Jakarta

“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini, keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael dikutip dari Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Seperti diketahui, usulan anggaran RKT DPRD DKI jumlahnya sebesar Rp 888 miliar. Anggaran tersebut merupakan dana rencana kerja tahunan yang akan dikantongi 106 anggota dewan selama tahun 2021.

Dengan demikian, setiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan Rp 698,6 juta per bulan. Jika dijumlahkan, maka tiap anggota DPRD DKI akan mendapat dana sekitar Rp 8,3 miliar setahun.

Jika dibandingkan dengan pendapatan saat ini tentu sangat jauh berbeda. Diketahui, sebanyak 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan.

Baca Juga: Temui Risma, DPRD DKI Kaget Anggaran Banjir Surabaya Rp 460 Miliar: Jakarta Triliunan

Jika dipotong dengan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 18 juta, sehingga gaji bersih yang diterima anggota DPRD berjumlah Rp 111 juta atau total Rp 1,3 miliar setahun.

Namun, itu hanya jenis pendapatan langsung. DPRD DKI masih punya pendapatan tidak langsung dan biaya untuk kegiatan reses. 

Michael menilai, anggota DPRD DKI semestinya memberikan keteladanan kepada masyarakat Jakarta yang saat ini sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Itu sebabnya, PSI menolak kenaikan anggaran tersebut dan memerintahkan Fraksi PSI di DPRD DKI juga menolak kenaikan tersebut.

Baca Juga: Bahas Anggaran, DPRD DKI Gelar Rapat di Sebuah Resort Kawasan Puncak

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata dia.

PSI Disebut Setuju Saat Rapat

Pernyataan DPW PSI itu kemudian dimentahkan oleh Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Taufik mengaku geram dengan sikap Fraksi PSI yang menyetujui anggaran RKT senilai Rp 888,6 miliar itu di dalam rapat. Namun, di luar rapat malah berkoar-koar bahwa mereka menolak anggaran itu.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik.

Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Dukung Kebijakan Belajar Tatap Muka di Sekolah

Dia juga menjelaskan, anggaran fantastis tersebut merupakan anggaran kegiatan 106 anggota dewan selama satu tahun dan bukan gaji bersih mereka.

Politikus Gerindra itu meminta PSI menolak di dalam rapat dan berdebat secara baik, bukan setuju di dalam rapat tetapi malah tidak setuju saat di luar rapat.

"Perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam (rapat), tidak perlu pencitraan menolak RKT," kata dia.

Michael menegaskan, Fraksi PSI sudah berencana menolak kenaikan anggaran itu saat akan dibahas di dalam rapat paripurna nanti.

"Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," kata dia.

Baca Juga: PSI Tolak Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI Jakarta