Bocor ke Publik! DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Rp698,6 Juta Per Bulan

Baca Juga: Bahas Anggaran, DPRD DKI Gelar Rapat di Sebuah Resort Kawasan Puncak

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata dia.

PSI Disebut Setuju Saat Rapat

Pernyataan DPW PSI itu kemudian dimentahkan oleh Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Taufik mengaku geram dengan sikap Fraksi PSI yang menyetujui anggaran RKT senilai Rp 888,6 miliar itu di dalam rapat. Namun, di luar rapat malah berkoar-koar bahwa mereka menolak anggaran itu.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik.

Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Dukung Kebijakan Belajar Tatap Muka di Sekolah

Dia juga menjelaskan, anggaran fantastis tersebut merupakan anggaran kegiatan 106 anggota dewan selama satu tahun dan bukan gaji bersih mereka.

Politikus Gerindra itu meminta PSI menolak di dalam rapat dan berdebat secara baik, bukan setuju di dalam rapat tetapi malah tidak setuju saat di luar rapat.

"Perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam (rapat), tidak perlu pencitraan menolak RKT," kata dia.

Michael menegaskan, Fraksi PSI sudah berencana menolak kenaikan anggaran itu saat akan dibahas di dalam rapat paripurna nanti.

"Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," kata dia.

Baca Juga: PSI Tolak Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI Jakarta