Politikus NasDem Irma Suryani Buka Wacana Gubernur Dipilih Langsung Pemerintah Pusat, Setuju?

JAKARTA, KOMPAS TV - Irma Suryani Chaniago, politikus Partai NasDem membuka wacana mengenai gubernur seharusnya dipilih langsung oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, hal tersebut dirasa perlu karena selama ini, terutama di saat masa pandemi Covid-19, banyak gubernur tak benar-benar menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam menangani virus corona.

Demikian pendapat Irma itu terlontar dalam acara Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab dan tayang pada Rabu (22/10/2020).

Baca Juga: Dari Ganjar Pranowo Hingga Anies Baswedan, Ini Respons Para Gubernur terhadap UU Cipta Kerja

Sebelum melontarkan pernyataan tersebut, Najwa Shihab awalnya bertanya soal tanggapan Ekonom Indef, Enny Sri Hartati terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.

Menjawab pertanyaan Najwa Shihab, Enny mengatakan, kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19 sudah cukup cepat.

Itu terlihat dari sejumlah program yang cepat diputuskan oleh pemerintah salah satunya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dijadikan undang-undang.

"Secara respons kebijakan mungkin cukup cepat," kata Enny.

Baca Juga: Luhut Ingatkan Terawan Soal Lonjakan Covid-19 di 4 Provinsi

Namun demikian, Enny menambahkan, respons yang cepat itu ternyata bermasalah di level eksekusi.

Menurutnya, banyak kebijakan ekonomi di daerah dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi hampir semua kebijakan ekonomi, eksekusinya tidak ada yang mengikuti arahan presiden yang harus extraordinary," ujar Enny.

Menanggapi hal tersebut, Irma lalu angkat bicara. Irma menuding para gubernur hanya memikirkan kepentingan sendiri dalam mengambil kebijakan, sehingga serapan anggaran rendah.

Baca Juga: Politikus Partai Nasdem Andi Irfan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Jaksa Pinangki dari Djoko Tjandra

Menurut Irma, para gubernur tersebut tidak melakukan instruksi Presiden Jokowi karena merasa punya kekuatan.

Mereka para gubernur berpikir tak bisa diberhentikan oleh presiden secara langsung.

"Memang ini menjadi persoalan. Makanya seharusnya gubernur itu dipilih oleh pemerintah, ditunjuk pemerintah. Sementara bupati, wali kota boleh dipilih langsung (rakyat)," kata Irma.

Mendengar pernyataan Irma, narasumber lainnya yaitu anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tak setuju dengan pendapat Irma jika gubernur dipilih lagsung pemerintah pusat.

Baca Juga: Absen di Acara Najwa Shihab, Menkes Terawan Muncul di Perayaan HUT Golkar

Menurut Mardani, pernyataan Irma Suryani justru kontra produktif terhadap upaya memperkuat otonomi daerah.

Adapun yang bisa dilakukan, kata Mardani, dengan memanfaatkan Kementerian Dalam Negeri karena telah memiliki instrumen untuk membina para pemerintah daerah.

Alih-alih menyalahkan kepala daerah, Mardani justru menilai pemerintah pusat kurang mengayomi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi virus corona.

"Catatan saya ketika pandemi memang Kemenkes dan Kemendagri mestinya diberikan peluang, karena keduanya bisa mengorkestrasi," ujar Mardani.

Baca Juga: Rocky Gerung Beri Nilai A Minus untuk Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin