Menanggapi hal tersebut, Irma lalu angkat bicara. Irma menuding para gubernur hanya memikirkan kepentingan sendiri dalam mengambil kebijakan, sehingga serapan anggaran rendah.
Baca Juga: Politikus Partai Nasdem Andi Irfan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Jaksa Pinangki dari Djoko Tjandra
Menurut Irma, para gubernur tersebut tidak melakukan instruksi Presiden Jokowi karena merasa punya kekuatan.
Mereka para gubernur berpikir tak bisa diberhentikan oleh presiden secara langsung.
"Memang ini menjadi persoalan. Makanya seharusnya gubernur itu dipilih oleh pemerintah, ditunjuk pemerintah. Sementara bupati, wali kota boleh dipilih langsung (rakyat)," kata Irma.
Mendengar pernyataan Irma, narasumber lainnya yaitu anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tak setuju dengan pendapat Irma jika gubernur dipilih lagsung pemerintah pusat.
Baca Juga: Absen di Acara Najwa Shihab, Menkes Terawan Muncul di Perayaan HUT Golkar
Menurut Mardani, pernyataan Irma Suryani justru kontra produktif terhadap upaya memperkuat otonomi daerah.
Adapun yang bisa dilakukan, kata Mardani, dengan memanfaatkan Kementerian Dalam Negeri karena telah memiliki instrumen untuk membina para pemerintah daerah.
Alih-alih menyalahkan kepala daerah, Mardani justru menilai pemerintah pusat kurang mengayomi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi virus corona.
"Catatan saya ketika pandemi memang Kemenkes dan Kemendagri mestinya diberikan peluang, karena keduanya bisa mengorkestrasi," ujar Mardani.
Baca Juga: Rocky Gerung Beri Nilai A Minus untuk Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.