Guru Besar UI Sebut Undangan Prabowo ke AS sebagai Strategi Amerika Hadapi China

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai bahwa undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Mark Esper kepada Menhan RI Prabowo Subianto sebagai strategi AS menghadapi China.

"Undangan Menhan AS kepada Menhan Prabowo ke AS harus dilihat sebagai strategi AS menghadapi China," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

Hikmahanto menuturkan, berdasarkan "buku putih" Departemen Pertahanan AS disebutkan bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

Menurutnya, keinginan China tersebut tak lepas karena faktor kedekatan ekonomi Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu.

Baca Juga: Prabowo Diundang ke AS, Guru Besar UI: Amerika Ingin Indonesia Tak Jatuh dalam Perangkap China

Hikmahanto mengatakan, AS khawatir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Sebab, AS memprediksi Indonesia akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan China.

Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun China.

"Karenanya Menhan AS mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara," kata dia.

"Tapi di balik kerja sama itu AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China," sambung dia.

Baca Juga: Prabowo Akui Teknologi Pertananan Indonesia Kalah dengan Bangsa Lain

Pesan Indonesia Berpihak ke AS

Selain itu, menurut Hikmahanto, undangan tersebut juga dapat dimaknai sebagai pesan AS kepada China, bahwa Indonesia berpihak kepada AS, terutama dalam ketegangan AS-China di Laut China Selatan.

Dalam konteks tersebut, Hikmahanto mengatakan Prabowo harus tetap berangkat ke AS. Keberangkatannya dapat menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan negara manapun.

"Namun demikian keberangkatan Menhan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah AS agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu," tegas dia.

Baca Juga: Ketegangan AS-China Mengemuka dalam Sidang Majelis Umum PBB

Prabowo Diundang ke AS

Diketahui sebelumnya, Prabowo akan mengunjungi Amerika Serikat setelah menerima undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada 15 Oktober-19 Oktober 2020.

Undangan itu diterima Prabowo tak setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan memutuskan untuk mengeluarkan visa kepada Prabowo.

Pemberian visa ini kali pertama dilaporkan media politik ternama Amerika Serikat, Politico, Selasa (6/10/2020), dengan mengutip seorang sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Setelah visa AS terkantongi, Prabowo dikabarkan akan berkunjung ke Negeri Paman Sam pada akhir bulan ini.

"Prabowo diperkirakan akan berkunjung sekitar akhir bulan ini," tulis Politico yang dikutip Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Sementara pada 2000, harian New York Times memberitakan Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.

Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto. Dia membantah telah melakukan kesalahan.

 

Baca Juga: Luhut Diutus Presiden Jokowi Bertemu Menlu China, Bahas Vaksin Hingga Investasi