Dalam konteks tersebut, Hikmahanto mengatakan Prabowo harus tetap berangkat ke AS. Keberangkatannya dapat menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan negara manapun.
"Namun demikian keberangkatan Menhan Prabowo harus mendapat jaminan dari pemerintah AS agar Prabowo tidak diseret ke lembaga peradilan atas dugaan pelanggaran HAM masa lalu," tegas dia.
Baca Juga: Ketegangan AS-China Mengemuka dalam Sidang Majelis Umum PBB
Prabowo Diundang ke AS
Diketahui sebelumnya, Prabowo akan mengunjungi Amerika Serikat setelah menerima undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada 15 Oktober-19 Oktober 2020.
Undangan itu diterima Prabowo tak setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan memutuskan untuk mengeluarkan visa kepada Prabowo.
Pemberian visa ini kali pertama dilaporkan media politik ternama Amerika Serikat, Politico, Selasa (6/10/2020), dengan mengutip seorang sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Setelah visa AS terkantongi, Prabowo dikabarkan akan berkunjung ke Negeri Paman Sam pada akhir bulan ini.
"Prabowo diperkirakan akan berkunjung sekitar akhir bulan ini," tulis Politico yang dikutip Kompas.com, Rabu (7/10/2020).
Sementara pada 2000, harian New York Times memberitakan Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.
Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.
Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto. Dia membantah telah melakukan kesalahan.
Baca Juga: Luhut Diutus Presiden Jokowi Bertemu Menlu China, Bahas Vaksin Hingga Investasi
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.