Presiden Jokowi Tegaskan Tak akan Menunda Pilkada 2020, Apa Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan menunda penyelanggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara serentak pada tahun 2020.

Diketahui, Pilkada 2020 dijadwalkan bakal diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Pesta demokrasi tersebut akan digelar serentak di 270 daerah.

Demikian sikap Jokowi itu disampaikan lewat Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman melalui siaran persnya pada Senin (21/9/2020).

Baca Juga: Maklumat Kapolri: Dilarang Menggelar Konvoi Massa Pilkada 2020

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel melalui keterangan resminya pada Senin (21/9/2020).

Fadjroel mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat ketika pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung.

Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020 pun sudah mengatur hal tersebut. Bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

"Jika perlu disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas, agar tidak terjadi klaster baru pilkada," ucap Fadjroel.

Baca Juga: Polemik Pilkada Serentak di Tengah Pandemi, JK: Ditunda! Kesehatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas

Fadjroel mengatakan, Presiden Jokowi berpesan bahwa pilkada serentak 2020 tidak bisa ditunda sampai pandemi virus corona atau Covid-19 berakhir.

Alasannya, tidak ada yang mengetahui kapan wabah ini akan berakhir. Termasuk pemerintah dan lembaga dunia terkait.

Karena itu, pelaksanaan Pilkada 2020 akan tetap berjalan sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan.

"Tidak satu pun negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," ujar Fadjroel.

"Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis."

Baca Juga: Sandiaga Uno Jadi Tim Sukses Bobby Nasution di Pilkada Medan

Fadjroel mengatakan, pihaknya meminta masyarakat bergotong-royong mencegah potensi terjadinya klaster baru penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada.

"Semua kementerian dan lembaga terkait sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada, dengan mematuhi protokol kesehatan dan penegakan hukum," kata Fadjroel.

Lebih lanjut, Fadjroel mecontohkan sejumlah negara yang tetap menyelenggarakan pilkada meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Itu seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut, kata Fadjroel, tetap menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Tentu dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga: Soal Pilkada tengah Pandemi, JK: Penundaan Tidak akan Ganggu Jalannya Pemerintahan

"Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Fadjroel.

Ia pun berharap pilkada serentak bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk menemukan inovasi dalam meredam dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Tak hanya itu, kata Fadjroel, hal ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia Indonesia negara demokrasi konstitusional yang mampu menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan yang demokratis.

"Ini momen untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional," kata Fadjroel.

Baca Juga: Soal Survei Pilkada Makassar, Ini Alasan Tim Appi-Rahman Laporkan Polmark!

"Serta mampu menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945."