Presiden Jokowi Tegaskan Tak akan Menunda Pilkada 2020, Apa Alasannya?

"Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis."

Baca Juga: Sandiaga Uno Jadi Tim Sukses Bobby Nasution di Pilkada Medan

Fadjroel mengatakan, pihaknya meminta masyarakat bergotong-royong mencegah potensi terjadinya klaster baru penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada.

"Semua kementerian dan lembaga terkait sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada, dengan mematuhi protokol kesehatan dan penegakan hukum," kata Fadjroel.

Lebih lanjut, Fadjroel mecontohkan sejumlah negara yang tetap menyelenggarakan pilkada meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Itu seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut, kata Fadjroel, tetap menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Tentu dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga: Soal Pilkada tengah Pandemi, JK: Penundaan Tidak akan Ganggu Jalannya Pemerintahan

"Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Fadjroel.

Ia pun berharap pilkada serentak bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk menemukan inovasi dalam meredam dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Tak hanya itu, kata Fadjroel, hal ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia Indonesia negara demokrasi konstitusional yang mampu menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan yang demokratis.

"Ini momen untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional," kata Fadjroel.

Baca Juga: Soal Survei Pilkada Makassar, Ini Alasan Tim Appi-Rahman Laporkan Polmark!

"Serta mampu menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945."