Mendagri Sebut Kerumunan Massa dalam Setiap Tahapan Pilkada Harus Dibatasi

Itu pun mesti jaga jarak, sehingga Tito mendorong kampanye melalui daring atau online.

Tito melanjutkan, kampanye daring itu bisa sampai ratusan ribu orang, apalagi live streaming, konser pun boleh konser daring yang diinisiasi oleh Ketua MPR misalnya, dan ini sebetulnya menjadi peluang untuk event organizer kampanye," kata Tito.

Ia mengatakan, memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas.

Jadi, lanjut Tito, Pilkada ini sebetulnya jika setting-nya baik, maka menjadi momentum emas untuk membuat 270 daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. 

Tito melihat, mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

"Masyarakat dibangkitkan, pilihlah pimpinan yang bisa menangani covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing itu. Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya," kata Tito.

Baca Juga: MUI Minta Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020 di Indonesia Jika Perparah Kasus Covid-19

Tito melanjutkan, kalau bisa dibangun setting ini otomatis para calon kepala daerah di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu.

Oleh karena itulah, perlu regulasi mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah dan tim suksesnya melakukan kampanye masif, misalnya membagikan masker, hand sanitizer atau sabun.  

"Atau juga membuat tempat sabun di tempat-tempat publik dengan nama gambar pasangan calon," katanya.

" Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19," imbuh Tito.