Mendagri Sebut Kerumunan Massa dalam Setiap Tahapan Pilkada Harus Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terutama saat kampanye harus dibatasi. 

Baca Juga: Tanggapi Munculnya Desakan Pilkada 2020 Ditunda, Mendagri Sebut Dua Opsi: Perppu atau Revisi PKPU

"Apapun bentuk kerumunan itu tetap harus dibatasi semaksimal mungkin," kata Tito, saat menjadi narasumber dalam webinar nasional Seri 2 KSDI bertajuk,"Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi" di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

"Jadi seperti, mohon maaf, rapat umum. Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi. Saya tidak sependapat, maka saya membuat surat langsung ke KPU, Kemendagri keberatan tentang itu dan kemudian segala sesuatu yang menimbulkan kerumunan itu yang berpotensi tidak bisa jaga jarak dibatasi, tapi ada tidak fair, kalau semua kerumunan dibatasi yang diuntungkan adalah petahana karena petahana dari 270 daerah sekian petahana powernya," tutur Tito.

Oleh karena itu, menurut Tito, agak kurang fair jika dibatasi total. 

Sebab, non-petahana tentu ingin popularitas dan elektabilitasnya naik. 

Maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. 

Tito dalam hal itu telah mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang. 

Baca Juga: PBNU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda Karena Kasus Covid-19 Terus Meningkat dan Darurat

Itu pun mesti jaga jarak, sehingga Tito mendorong kampanye melalui daring atau online.

Tito melanjutkan, kampanye daring itu bisa sampai ratusan ribu orang, apalagi live streaming, konser pun boleh konser daring yang diinisiasi oleh Ketua MPR misalnya, dan ini sebetulnya menjadi peluang untuk event organizer kampanye," kata Tito.

Ia mengatakan, memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas.

Jadi, lanjut Tito, Pilkada ini sebetulnya jika setting-nya baik, maka menjadi momentum emas untuk membuat 270 daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. 

Tito melihat, mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

"Masyarakat dibangkitkan, pilihlah pimpinan yang bisa menangani covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing itu. Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya," kata Tito.

Baca Juga: MUI Minta Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020 di Indonesia Jika Perparah Kasus Covid-19

Tito melanjutkan, kalau bisa dibangun setting ini otomatis para calon kepala daerah di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu.

Oleh karena itulah, perlu regulasi mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah dan tim suksesnya melakukan kampanye masif, misalnya membagikan masker, hand sanitizer atau sabun.  

"Atau juga membuat tempat sabun di tempat-tempat publik dengan nama gambar pasangan calon," katanya.

" Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19," imbuh Tito.