Kotak Isi vs Kotak Kosong: Jalan Politik Pelayanan Gus Ipin di Trenggalek

Oleh: Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Pengamat Kebijakan Publik

Perjalanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sangatlah berliku. Perhelatan pilkada serentak secara nasional ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah politik Indonesia dan akan menjadi uji materiil bagi kedewasaan politik bangsa Indonesia.

Pasalnya, pilkada serentak ini juga dipenuhi berbagai kontrovensi, salah satunya adalah pasangan calon (paslon) tunggal melawan kotak kosong. Realitas politik ini telah menjadi bahasan panjang yang untungnya tidak sampai mengganggu pelaksanaan pilkada.

Sebagian besar analis politik dan pemerhati pemilu telah menarik kesimpulan bahwa fenomena banyaknya paslon tunggal melawan kotak kosong menjadi penanda atas turunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan hilangnya salah satu prinsip dasar demokrasi yakni kompetisi.

Adanya paslon tunggal telah menghilang prinsip kompetisi dalam pemilihan dan menghilangkan alternatif pilihan bagi calon pemilih. Namun, ada sebagian yang punya pandangan lain, bahwa adanya paslon tunggal merupakan refleksi dari rekognisi atau pengakuan dari parpol dan publik atas kinerja paslon saat memimpin daerahnya.

Artinya, paslon tunggal itu merupakan "the best and the brightest" dari bakal paslon yang ada.

Gabungan parpol secara sadar memilih jalan pragmatis untuk mendukung paslon tunggal. Pilihan politik yang realistis.

Baca Juga: Komisi II dan KPU Lakukan Rapat Sore Ini, Bahas Antisipasi Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

Pilkada 2024 ini, berdasar keterangan Komisi Pemilihan Umum, terdapat 37 pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan melawan kotak kosong alias menjadi calon tunggal. Salah satunya adalah Pilkada Kabupaten Trenggalek.

Paslon Mochamad Nur Arifin – Syah Muhamad Nata Negara sebagai calon bupati dan wakil bupati Trenggalek akan melawan kotak kosong. Dalam tulisan ini, penulis tergelitik untuk mengulas Pilkada Trenggalek dengan alasan: Pertama, penulis mengenal sosok Mochamad Nur Arifin (Gus Ipin) secara publik. Dalam beberapa kesempatan di Jakarta, kami beberapa kali bertemu dan bertukar pemikiran.

Gus Ipin juga sosok yang menarik, selain masih muda secara usia, belum genap 35 tahun, ia juga termasuk salah satu bupati yang berhasil memimpin Trenggalek dengan baik. Kedua, Gus Ipin melalui sambungan telepon mengabarkan bahwa ia akan melakukan debat publik pilkada 2024 Trenggalek pada 6 November 2024 dan disiarkan oleh KompasTV, namun ia menambahkan bahwa itu bukan debat karena tidak ada lawan debatnya, lebih seperti acara presentasi.

Sejurus kemudian, saya menimpali bahwa saya bersedia menjadi pendebat melalui tulisan. Tanpa berpikir panjang, Gus Ipin menyetujui dengan semangat.

Putra Daerah yang Visioner

Jika melihat sejarah perjalanan hidupnya, Gus Ipin merupakan putra daerah Trenggalek yang mengawali karir publiknya melalui jalur pemberdayaan sosial. Saat itu ia menginisiasi pemberdayaan petani melalui program Trenggalek Menyemai Tunas (Trengginas). Kerja sosial inilah yang mengantarkan Gus Ipin menjadi wakil bupati mendampingi bupati Emil Dardak pada tahun 2016. 

Pada acara debat publik pilkada 2024 Trenggalek, Gus Ipin menyampaikan visi misi dengan jelas dan lugas. Ia menyampaikan visinya untuk mewujudkan Trenggalek yang adil dan makmur. Tentu ini bukan visi yang unik, ini visi sejuta kandidat. Yang menarik adalah pada saat ia menyampaikan misinya yakni untuk mencapai Trenggalek adil makmur, maka ia akan menjalankan pembangunan ekonomi inklusif dan regeneratif.

Baca Juga: Dukungan Presiden Prabowo ke Luthfi-Taj Yasin Diduga Langgar Pasal 71 UU Pilkada

Gus Ipin memperkuat penjelasan dalam bahasa yang sederhana, bahasa rakyat, yakni suatu pengembangan ekonomi yang semua warga terlibat (inklusif) dan lumintu (regeneratif). Ini memperlihatkan bahwa Gus Ipin memiliki komitmen pada pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan tidak akan bertumpu pada ekonomi ekstraktif yang eksploitatif terhadap sumber daya alam.

Wajar jika Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan kepada Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, sebagai Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Terbaik 2023.

Misi lainnya adalah penciptaan lapangan kerja yang bertumpu pada sektor pariwisata (ecotourism), pertanian dan UMKM. Gus Ipin menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di Trenggalek akan dikembangkan menjadi pusat-pusat wisata. Ia menargetkan terbangunnya 100 desa wisata dalam lima tahun.

Pariwisata akan dijadikan etalase ekonomi Trenggalek ke depan. Ia dengan lantang menegaskan bahwa pariwisata alam akan menjadi jalan paling tepat untuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Bahkan, Syah Muhamad Nata Negara dengan lantang menambahkan bahwa targetnya adalah Trenggalek mencapai net-zero emission (NZE) lima tahun ke depan. Menurut penulis, target NZE yang sangat tidak realistis sehingga tidak mungkin dapat dicapai dalam lima tahun ke depan.

Di sisi lain, Gus Ipin punya misi untuk mengejar capaian infrastruktur dasar 100% pada lima tahun ke depan, saat ini capaiannya baru 76%. Ia menambahkan bahwa infrastruktur digital yang saat ini baru mencapai 87% akan ditingkatkan menjadi 100% pada lima tahun ke depan. Target yang cukup ambisius, namun secara teknis dapat dicapai asalkan janji dia untuk menjadikan birokrasi yang melayani dan berbasis kepuasan publik dapat diwujudkan.

Bagi dia, adil makmur dapat diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang pintar, sehat dan cukup gizi. Untuk merealisasikannya, Gus Ipin berjanji akan “meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran” rakyat.

Peningkatan pendapatan akan dicapai melalui penciptaan lapangan kerja, menciptakan 5000 pengusaha baru, menumbuhkan UMKM, mengangkat semua pegawai honorer menjadi pegawai tetap, menggerakkan Dasa Wisma agar terlibat sebagai pelaksana program Makan Siang Bergizi, suplai pangan lokal untuk program Makan Siang Bergizi, kredit bunga murah tanpa agunan dan menciptakan 100 event budaya setiap tahun. Program-program yang sangat mencerminkan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.

Namun, satu program yang menjadi catatan penulis adalah program mengangkat semua pegawai honorer menjadi pegawai tetap perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi membebani ruang fiskal (APBD) kabupaten.

Agenda menurunkan pengeluaran rakyat akan ia tempuh melalui penguatan program bantuan sosial (social safety net), insentif Rp50.000-Rp100.000/rumah tangga/bulan bagi Keluarga Sehat, beasiswa dari PAUD sampai SMU bagi penyandang disabilitas, insentif bagi lansia, penyediaan transportasi umum lintaskecamatan, penyediaan bus sekolah gratis, penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi dan bantuan perumahan rakyat. Melihat agenda program ini menunjukkan bahwa Gus Ipin mencoba menggabungkan pendekatan bantuan tunai dengan barang publik. Pendekatan yang komprehensif untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga. 

Satu catatan yang sangat penting yang luput dari perhatian Gus Ipin adalah jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Padahal, Trenggalek termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah peserta JKN-KIS yang rendah, yakni baru sekitar 60% dari total penduduk (Aktariyani, 2020).

Mengingat bahwa belanja rumah tangga untuk kesehatan merupakan salah satu komponen belanja yang mahal, maka agenda perluasan cakupan kepesertaan JKN-KIS bagi masyarakat Trenggalek harus menjadi prioritas paslon Gus Ipin dan Syah ke depan.

Idealnya, paslon ini berani mentargetkan kepesertaan JKN-KIS sebesar 100% dalam lima tahun ke depan sebagai langkah yang koheren dengana target nasional universal health coverage/UHC. Jika agenda ini tidak dijalankan, maka program pembangunan sumber daya manusia Trenggalek yang pintar, sehat dan cukup gizi akan sulit dicapai.

Politik Pelayanan

Pada acara debat publik pilkada 2024 Trenggalek, Gus Ipin menegaskan bahwa ia akan menciptakan birokrasi yang melayani dan menciptakan ukuran kinerja birokrasi berbasis kepuasan publik.

Di sisi lain, ia akan memperkuat Mall Pelayanan Publik sebagai cara untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan dan perizinan di Trenggalek. Ia juga berjanji akan ngantor sehari tiap pekan di desa-desa secara bergiliran. Ini tentu suatu signal yang kuat bahwa kekuasaan politik yang dimiliki akan selalu diarahkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Ketua Komisi II Usul Pilkada Ulang Daerah yang Menang Kotak Kosong Dilakukan Selambatnya Setahun

Politik sebagai pelayanan ini sudah dipraktikkannya dan hanya perlu memperkuat capaiannya. Beberapa capaian berhasil Gus Ipin lakukan antara lain berhasil memfasilitasi pengurusan paspor di Trenggalek meskipun belum ada kantor imigrasi di Trenggalek dan meningkatnya perizinan usaha dari hanya sekitar 2000 Nomor Induk Berusaha (NIB) di awal pemerintahannya menjadi 11.000 NIB pada saat ini.

Untuk menjaga agenda politik pelayanan, Gus Ipin perlu memperkuat reformasi kelembagaan, regulasi dan pendanaan agar langkah-langkah inovative terkait pelayanan publik dapat berkelanjutan. Selain itu, pendekatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar kontribusi dan pengawasan publik terhadap roda pemerintahan terwujud.

Jika pemerintahannya terus terbuka, maka tindakan koruptif dapat dicegah sejak dalam perencanaan kegiatan-program. Capaian indeks reformasi birokrasi dari 66,91 meningkat menjadi 78,24 adalah keberhasilan. Hal ini perlu terus ditingkatkan dan Gus Ipin harus berani pasang target indeks reformasi birokrasi mencapai 90% pada 2029.

Sayangnya, dalam debat pilkada kemarin, Gus Ipin tidak berani mentargetkannya. Secara umum, pendekatan politik pelayanan yang dipraktikkan Gus Ipin – Syah sudah membuahkan hasil.

Hubungan Pusat Daerah yang Mesra

Dinamika hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah cukup dinamis. Desentralisasi dan dekonsentrasi yang menguat pascareformasi 1998 telah menjadi kosa-kata utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pada 1999, pemerintah pusat mulai memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah mengurus semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, fiskal, moneter dan agama. Dalam pelaksanaanya, ketegangan antar pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota sering terjadi.

Ketegangan telah mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan pembangunan. Namun, dari kaca mata politik, otonomi daerah telah berkontribusi nyata dalam menjaga integrasi bangsa dalam kerangka negara kesatuan.

Bagaimana memastikan efektifitas pembangunan dalam kerangka otonomi daerah? Belum ada formula yang manjur dan no one formula fits all. Maka, kepala daerah menjadi tumpuan utama untuk menciptakan harmonisasi hubungan pusat-provinsi, pusat-kabupaten/kota, provinsi-kabupaten/kota dan kabupaten-desa.

Tantangan tersebut nampaknya sudah disadari oleh Gus Ipin. Dalam debat pilkada Trenggalek beberapa hari lalu, ia akan menggunakan pendekatan sinkronisasi dan melengkapi. Dalam konteks itu, ia akan menjadikan target pertumbuhan nasional 8% sebagai ukuran kinerjanya. Oleh sebab itu, ia akan mengoptimalkan program Presiden Prabowo tentang penghapusan kredit macet pelaku bisnis UMKM dapat dinikmati secara optimal oleh pelaku bisnis UMKM di wilayah Trenggalek.

Program pemerintah pusat lain yang akan ditangkap adalah pengadaan 3 juta perumahan rakyat. Gus Ipin akan menyediakan lahan di Trenggalek dan mendorong penyerapan tenaga kerja konstruksi dari Trenggalek secara optimal sehingga berdampak bagi rakyatnya. Terakhir, Gus Ipin berkali-kali menegaskan bahwa ia akan mendorong Dasa Wisma dan petani di Trenggalek agar dapat menjadi pelaksana dan pemasok program Makan Siang Bergizi.

Dari aspek hubungan pusat-daerah, paslon Gus Ipin – Syah terlihat sudah melakukan pemetaan program yang dapat disinkronkan agar berdampak optimal bagi Trenggalek. Satu internalisasi otonomi daerah yang cukup baik. Pendekatan kolaborasi dan sinergi juga akan ia kembangkan, di mana ia mendorong dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Trenggalek.

Demokrasi Substantif Itu Ada

Meskipun paslon Mochamad Nur Arifin – Syah Muhamad Nata Negara “hanya” akan melawan kotak kosong, bukan berarti mereka pasangan yang kosong. Berdasarkan capaian kepemimpinan mereka di Trenggalek dan visi-misi yang dipaparkan, penulis memandang paslon ini adalah paslon yang berisi, kotak yang berisi hampir penuh.

Penuh dengan prestasi dan visi misi yang melayani, memberdayakan, menyehatkan, mencerdaskan, melestarikan dan mengembangkan. Meskipun tidak ada paslon lain sebagai alternatif pilihan, namun bukan berarti tidak ada pilihan. Masyarakat pemilih di Trenggalek masih dan sudah ada pilihan.

Pilihannya adalah mereka yang komitmen terhadap jalannya demokrasi substantif, demokrasi sebagai jalan dan sekaligus sebagai tujuan bermasyarakat. Nampak jelas bahwa Kabupaten Trenggalek sedang menggeliat untuk meroket menjemput masa depannya yang lebih yang adil, makmur dan lestari. ***