Kotak Isi vs Kotak Kosong: Jalan Politik Pelayanan Gus Ipin di Trenggalek

Peningkatan pendapatan akan dicapai melalui penciptaan lapangan kerja, menciptakan 5000 pengusaha baru, menumbuhkan UMKM, mengangkat semua pegawai honorer menjadi pegawai tetap, menggerakkan Dasa Wisma agar terlibat sebagai pelaksana program Makan Siang Bergizi, suplai pangan lokal untuk program Makan Siang Bergizi, kredit bunga murah tanpa agunan dan menciptakan 100 event budaya setiap tahun. Program-program yang sangat mencerminkan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.

Namun, satu program yang menjadi catatan penulis adalah program mengangkat semua pegawai honorer menjadi pegawai tetap perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi membebani ruang fiskal (APBD) kabupaten.

Agenda menurunkan pengeluaran rakyat akan ia tempuh melalui penguatan program bantuan sosial (social safety net), insentif Rp50.000-Rp100.000/rumah tangga/bulan bagi Keluarga Sehat, beasiswa dari PAUD sampai SMU bagi penyandang disabilitas, insentif bagi lansia, penyediaan transportasi umum lintaskecamatan, penyediaan bus sekolah gratis, penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi dan bantuan perumahan rakyat. Melihat agenda program ini menunjukkan bahwa Gus Ipin mencoba menggabungkan pendekatan bantuan tunai dengan barang publik. Pendekatan yang komprehensif untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga. 

Satu catatan yang sangat penting yang luput dari perhatian Gus Ipin adalah jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Padahal, Trenggalek termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah peserta JKN-KIS yang rendah, yakni baru sekitar 60% dari total penduduk (Aktariyani, 2020).

Mengingat bahwa belanja rumah tangga untuk kesehatan merupakan salah satu komponen belanja yang mahal, maka agenda perluasan cakupan kepesertaan JKN-KIS bagi masyarakat Trenggalek harus menjadi prioritas paslon Gus Ipin dan Syah ke depan.

Idealnya, paslon ini berani mentargetkan kepesertaan JKN-KIS sebesar 100% dalam lima tahun ke depan sebagai langkah yang koheren dengana target nasional universal health coverage/UHC. Jika agenda ini tidak dijalankan, maka program pembangunan sumber daya manusia Trenggalek yang pintar, sehat dan cukup gizi akan sulit dicapai.

Politik Pelayanan

Pada acara debat publik pilkada 2024 Trenggalek, Gus Ipin menegaskan bahwa ia akan menciptakan birokrasi yang melayani dan menciptakan ukuran kinerja birokrasi berbasis kepuasan publik.

Di sisi lain, ia akan memperkuat Mall Pelayanan Publik sebagai cara untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan dan perizinan di Trenggalek. Ia juga berjanji akan ngantor sehari tiap pekan di desa-desa secara bergiliran. Ini tentu suatu signal yang kuat bahwa kekuasaan politik yang dimiliki akan selalu diarahkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Ketua Komisi II Usul Pilkada Ulang Daerah yang Menang Kotak Kosong Dilakukan Selambatnya Setahun

Politik sebagai pelayanan ini sudah dipraktikkannya dan hanya perlu memperkuat capaiannya. Beberapa capaian berhasil Gus Ipin lakukan antara lain berhasil memfasilitasi pengurusan paspor di Trenggalek meskipun belum ada kantor imigrasi di Trenggalek dan meningkatnya perizinan usaha dari hanya sekitar 2000 Nomor Induk Berusaha (NIB) di awal pemerintahannya menjadi 11.000 NIB pada saat ini.

Untuk menjaga agenda politik pelayanan, Gus Ipin perlu memperkuat reformasi kelembagaan, regulasi dan pendanaan agar langkah-langkah inovative terkait pelayanan publik dapat berkelanjutan. Selain itu, pendekatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif perlu dikembangkan agar kontribusi dan pengawasan publik terhadap roda pemerintahan terwujud.

Jika pemerintahannya terus terbuka, maka tindakan koruptif dapat dicegah sejak dalam perencanaan kegiatan-program. Capaian indeks reformasi birokrasi dari 66,91 meningkat menjadi 78,24 adalah keberhasilan. Hal ini perlu terus ditingkatkan dan Gus Ipin harus berani pasang target indeks reformasi birokrasi mencapai 90% pada 2029.

Sayangnya, dalam debat pilkada kemarin, Gus Ipin tidak berani mentargetkannya. Secara umum, pendekatan politik pelayanan yang dipraktikkan Gus Ipin – Syah sudah membuahkan hasil.

Hubungan Pusat Daerah yang Mesra

Dinamika hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah cukup dinamis. Desentralisasi dan dekonsentrasi yang menguat pascareformasi 1998 telah menjadi kosa-kata utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pada 1999, pemerintah pusat mulai memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah mengurus semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, fiskal, moneter dan agama. Dalam pelaksanaanya, ketegangan antar pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota sering terjadi.

Ketegangan telah mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan pembangunan. Namun, dari kaca mata politik, otonomi daerah telah berkontribusi nyata dalam menjaga integrasi bangsa dalam kerangka negara kesatuan.

Bagaimana memastikan efektifitas pembangunan dalam kerangka otonomi daerah? Belum ada formula yang manjur dan no one formula fits all. Maka, kepala daerah menjadi tumpuan utama untuk menciptakan harmonisasi hubungan pusat-provinsi, pusat-kabupaten/kota, provinsi-kabupaten/kota dan kabupaten-desa.

Tantangan tersebut nampaknya sudah disadari oleh Gus Ipin. Dalam debat pilkada Trenggalek beberapa hari lalu, ia akan menggunakan pendekatan sinkronisasi dan melengkapi. Dalam konteks itu, ia akan menjadikan target pertumbuhan nasional 8% sebagai ukuran kinerjanya. Oleh sebab itu, ia akan mengoptimalkan program Presiden Prabowo tentang penghapusan kredit macet pelaku bisnis UMKM dapat dinikmati secara optimal oleh pelaku bisnis UMKM di wilayah Trenggalek.

Program pemerintah pusat lain yang akan ditangkap adalah pengadaan 3 juta perumahan rakyat. Gus Ipin akan menyediakan lahan di Trenggalek dan mendorong penyerapan tenaga kerja konstruksi dari Trenggalek secara optimal sehingga berdampak bagi rakyatnya. Terakhir, Gus Ipin berkali-kali menegaskan bahwa ia akan mendorong Dasa Wisma dan petani di Trenggalek agar dapat menjadi pelaksana dan pemasok program Makan Siang Bergizi.

Dari aspek hubungan pusat-daerah, paslon Gus Ipin – Syah terlihat sudah melakukan pemetaan program yang dapat disinkronkan agar berdampak optimal bagi Trenggalek. Satu internalisasi otonomi daerah yang cukup baik. Pendekatan kolaborasi dan sinergi juga akan ia kembangkan, di mana ia mendorong dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Trenggalek.

Demokrasi Substantif Itu Ada

Meskipun paslon Mochamad Nur Arifin – Syah Muhamad Nata Negara “hanya” akan melawan kotak kosong, bukan berarti mereka pasangan yang kosong. Berdasarkan capaian kepemimpinan mereka di Trenggalek dan visi-misi yang dipaparkan, penulis memandang paslon ini adalah paslon yang berisi, kotak yang berisi hampir penuh.

Penuh dengan prestasi dan visi misi yang melayani, memberdayakan, menyehatkan, mencerdaskan, melestarikan dan mengembangkan. Meskipun tidak ada paslon lain sebagai alternatif pilihan, namun bukan berarti tidak ada pilihan. Masyarakat pemilih di Trenggalek masih dan sudah ada pilihan.

Pilihannya adalah mereka yang komitmen terhadap jalannya demokrasi substantif, demokrasi sebagai jalan dan sekaligus sebagai tujuan bermasyarakat. Nampak jelas bahwa Kabupaten Trenggalek sedang menggeliat untuk meroket menjemput masa depannya yang lebih yang adil, makmur dan lestari. ***