AS Disebut Perintahkan Qatar Usir Hamas usai Tewasnya Lima Tawanan Israel Agustus Lalu

DOHA, KOMPAS.TV - Qatar dilaporkan telah mengusir Hamas dan meminta organisasi tersebut menutup kantor diplomatiknya di Doha seminggu lalu atas perintah Amerika Serikat (AS).

Media Israel, The Times of Israel melaporkan, hal itu diungkapkan sejumlah pejabat pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada Jumat ( 8/11/2024).

Seorang pejabat AS mengatakan, permintaan AS itu disampaikan kepada Qatar dua minggu lalu. Dia juga mengungkapkan, Doha telah setuju dan telah memberikan pemberitahuan sekitar 28 Oktober lalu.

Hamas memiliki kantor di Doha, Qatar sejak 2012, setelah mereka memindahkan markasnya dari Damaskus usai perang sipil di Suriah. Pemerintah AS menjadikan Qatar sebagai saluran penghubung dengan Hamas.

Baca Juga: Ukraina Mengaku Tak Takut Tentara Korea Utara Bantu Rusia: Mereka Akan Mati Sia-Sia

Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, AS mengatakan kepada Doha bahwa kondisi tersebut tidak bisa diteruskan.

Namun, AS menunda permintaan agar Qatar menutup kantor Hamas di Doha, karena menganggap saluran komunikasi dengan Hamas sangat penting untuk menengahi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tawanan

Perundingan sempat berlangsung pada November tahun lalu, tapi gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen atau pembebasan tawanan.

Seorang pejabat AS yang meminta anonimitas mengatakan pendekatan pemerintah AS berubah usai tewasnya tawanan Israel-AS, Hersh Goldberg-Polin, bersama lima tawanan lainnya di Gaza pada Agustus lalu.

Israel menuding Hamas mengeksekusi mereka. Namun, Al Jazeera melaporkan, menurut pejabat senior Hamas, Izzat al-Risheq, keenam tawanan itu tewas akibat serangan-serangan udara Israel.

Selain itu, AS menganggap Hamas menolak proposal gencatan senjata sehingga menilai keberadaannya di Doha tidak diperlukan lagi.

Keputusan Washington juga bertepatan dengan pembukaan dakwaan di AS terhadap pejabat Hamas, termasuk salah satu pemimpinnya, Khaled Meshaal, yang diketahui tinggal di Doha.

“Setelah berulang kali menolak usulan membebaskan sandera, para pemimpin mereka seharusnya tak lagi diterima di Ibu Kota negara Amerika mana pun,” ujar pejabat senior AS lainnya.

Baca Juga: Dituding Terlibat Rencana Iran Bunuh Trump, Seorang Pria Didakwa tapi Belum Ditangkap

Menurut pejabat AS itu, Hamas tak menunjukkan tanda-tanda akan beranjak dari "posisi yang tak realistis" dalam perundingan.

Dia juga menuding Hamas ingin mempertahankan kondisi yang secara efektif akan membuatnya tetap berkuasa di Gaza, wilayah Palestina yang telah diduduki Israel secara ilegal sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.

Sementara Hamas telah berulang kali mengatakan mereka menuntut gencatan senjata permanen, pertukaran tawanan, dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang justru menolak berkal-kali usulan gencatan senjata dan menyatakan tidak akan menghentikan serangan ke Gaza hingga Hamas dimusnahkan.

Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023, telah menewaskan lebih dari 43.500 orang, termasuk 16.700 lebih anak-anak.

Pejabat AS tersebut mengatakan rincian mengenai kapan pengusiran pejabat Hamas akan dilakukan, dan ke mana mereka akan diperintahkan untuk pergi, masih disusun.