Jerman Bersiap Gelar Pemilu Awal, Kanselir Olaf Scholz Hadapi Krisis Politik

Setelah pemungutan suara kepercayaan pada Januari, jika Scholz kalah, Steinmeier memiliki waktu tiga minggu untuk membubarkan parlemen. Pemilu diharapkan bisa berlangsung dalam kurun waktu 60 hari setelah pembubaran tersebut.

Pembubaran koalisi ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan yang tajam terkait kebijakan ekonomi di antara partai-partai yang berkuasa. 

Scholz, bersama Partai Hijau, mendorong pengeluaran pemerintah yang lebih besar, termasuk usulan untuk membatasi biaya energi bagi perusahaan dan mempertahankan bantuan bagi Ukraina. 

Baca Juga: Tamu Negara dari Rusia dan Jerman Tiba di Indonesia untuk Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

Sementara itu, FDP menekankan perlunya pengurangan pajak, pemotongan anggaran, dan perlambatan transisi ke ekonomi karbon-netral.

Scholz membela langkahnya untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih fleksibel sebagai upaya menyelamatkan ekonomi Jerman yang saat ini mengalami kontraksi. 

Ia juga menuduh Lindner lebih mementingkan kepentingan partainya sendiri dibandingkan kepentingan nasional.

Terlepas dari situasi politik yang semakin memanas, pemerintahan sementara yang kini hanya terdiri dari SPD dan Partai Hijau bertekad untuk tetap menjalankan tugas mereka hingga pemilu diadakan. 

Wakil Kanselir dari Partai Hijau, Robert Habeck, menegaskan bahwa pemerintah masih berfungsi dan akan memenuhi tanggung jawabnya hingga akhir.

Krisis politik ini berlangsung di tengah meningkatnya dukungan terhadap partai sayap kanan, Alternative für Deutschland (AfD), yang dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat atas migrasi ilegal dan ekonomi yang melemah. 

Tantangan lain yang harus dihadapi pemerintahan Jerman selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur yang menua serta daya saing ekonomi yang semakin terancam oleh persaingan dari China.

Para analis memandang bahwa pemilu dini ini bisa menjadi solusi untuk mengakhiri kebuntuan politik dan membawa arah kebijakan yang lebih jelas bagi Jerman. 

“Pemilu dan pemerintahan baru dapat mengakhiri stagnasi yang ada dan memberikan panduan kebijakan yang lebih pasti,” kata ekonom ING, Carsten Brzeski. 

Baca Juga: Tamu Negara dari Rusia dan Jerman Tiba di Indonesia untuk Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran