Korea Utara Tolak Kecaman PBB Soal Peluncuran ICBM, Adik Kim Jong Un Sebut Sikap Guterres Memihak

PYONGYANG, KOMPAS.TV — Korea Utara secara tegas menolak kritik dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres terkait peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru mereka.

Kim Yo Jong, saudara perempuan dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, menyebut Guterres bersikap tidak adil dan memihak.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh kantor berita negara, Korean Central News Agency (KCNA), Sabtu (2/11/2024), Kim Yo Jong menyatakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kecaman yang dilontarkan Guterres. 

“Saya menyatakan ketidakpuasan saya yang mendalam dan secara tegas menolak sikap tidak adil dan berat sebelah dari Sekretaris Jenderal PBB yang mempersoalkan hak sah DPRK (Democratic People's Republic of Korea) untuk mempertahankan diri,” ujarnya dikutip dari Anadolu.

Sebelumnya, pada Kamis (31/10), Guterres secara terbuka mengutuk keras peluncuran rudal Korea Utara yang ia sebut sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Ia juga menyerukan de-eskalasi dan mengajak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan.

Dalam tanggapannya, Kim Yo Jong menyatakan bahwa Guterres seharusnya menjaga sikap netral dalam menjalankan peran pentingnya. 

“Sekretaris Jenderal PBB seharusnya tidak kehilangan netralitas dalam menjalankan tugas pentingnya,” tegas Kim.

Pernyataan Kim Yo Jong ini menegaskan sikap keras Pyongyang terhadap kecaman internasional, termasuk rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. 

Baca Juga: Korea Utara Klaim Sukses Uji Coba ICBM Hwasong-19, Kim Jong-un Sebut Posisi Nuklir Tak Terbantahkan

Korea Utara mengecam langkah tersebut sebagai upaya mengganggu stabilitas negara mereka.

"Kami tidak akan pernah mentolerir segala bentuk ancaman terhadap keamanan negara," ucap Kim Yo Jong dalam pernyataan yang sama.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga memberikan respons keras terhadap pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan minggu depan. 

Mereka menyatakan akan terus meningkatkan upaya praktis untuk menangkal ancaman militer dari kekuatan-kekuatan yang mereka anggap sebagai musuh.

“Kami akan terus memperkuat upaya untuk menahan ancaman militer dari kekuatan-kekuatan yang bersikap bermusuhan dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan,” bunyi pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Korea Utara mengeklaim telah berhasil meluncurkan versi terbaru dari rudal balistik antarbenua, Hwasongpho-19, yang disebut sebagai “versi pamungkas”. 

Peluncuran ini memicu kekhawatiran dari sejumlah negara, terutama Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang melihatnya sebagai ancaman bagi keamanan kawasan.

Sebagai respons terhadap tindakan Pyongyang, Korea Selatan segera memberlakukan sanksi baru terhadap empat entitas dan 11 individu yang terlibat dalam program rudal Korea Utara. 

Di antara yang dikenai sanksi adalah Choe Chol-min, seorang diplomat Korea Utara yang berbasis di China dan diduga berperan dalam pengadaan komponen rudal.

Langkah tersebut dibarengi dengan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, termasuk latihan serangan drone yang digelar untuk pertama kalinya pada Jumat (1/11/2024). 

Baca Juga: Uji Coba Rudal Nuklir Antarbenua Korea Utara Sukses dan Mampu Hantam AS, Barat Ketar-ketir