Korea Utara mengecam langkah tersebut sebagai upaya mengganggu stabilitas negara mereka.
"Kami tidak akan pernah mentolerir segala bentuk ancaman terhadap keamanan negara," ucap Kim Yo Jong dalam pernyataan yang sama.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga memberikan respons keras terhadap pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan minggu depan.
Mereka menyatakan akan terus meningkatkan upaya praktis untuk menangkal ancaman militer dari kekuatan-kekuatan yang mereka anggap sebagai musuh.
“Kami akan terus memperkuat upaya untuk menahan ancaman militer dari kekuatan-kekuatan yang bersikap bermusuhan dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan,” bunyi pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Korea Utara mengeklaim telah berhasil meluncurkan versi terbaru dari rudal balistik antarbenua, Hwasongpho-19, yang disebut sebagai “versi pamungkas”.
Peluncuran ini memicu kekhawatiran dari sejumlah negara, terutama Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang melihatnya sebagai ancaman bagi keamanan kawasan.
Sebagai respons terhadap tindakan Pyongyang, Korea Selatan segera memberlakukan sanksi baru terhadap empat entitas dan 11 individu yang terlibat dalam program rudal Korea Utara.
Di antara yang dikenai sanksi adalah Choe Chol-min, seorang diplomat Korea Utara yang berbasis di China dan diduga berperan dalam pengadaan komponen rudal.
Langkah tersebut dibarengi dengan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, termasuk latihan serangan drone yang digelar untuk pertama kalinya pada Jumat (1/11/2024).
Baca Juga: Uji Coba Rudal Nuklir Antarbenua Korea Utara Sukses dan Mampu Hantam AS, Barat Ketar-ketir
Sumber : Anadolu
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.