Macron Desak Hentikan Penjualan Senjata untuk Agresi di Gaza dan Lebanon, Barat Tetap Dukung Israel

PARIS, KOMPAS TV - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, hari Sabtu (5/10/2024), menyatakan pengiriman senjata yang digunakan dalam konflik di Gaza harus dihentikan sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menemukan solusi politik.

Menurut laporan tahunan ekspor senjata kementerian pertahanan Prancis, negara tersebut bukanlah penyedia senjata utama untuk Israel. Tahun lalu, Prancis hanya mengirimkan peralatan militer senilai 30 juta euro (Rp528 miliar) ke Israel.

“Saya rasa prioritas kita hari ini adalah kembali ke solusi politik, dan menghentikan penggunaan senjata yang digunakan untuk berperang di Gaza. Prancis tidak mengirimkan apapun,” ujar Macron dalam wawancara dengan radio France Inter, seperti laporan Straits Times  Sabtu.

 "Rakyat Lebanon tidak boleh menjadi korban berikutnya. Lebanon tidak boleh menjadi Gaza kedua," tambahnya.

Pernyataan ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, sedang melakukan kunjungan empat hari ke Timur Tengah, yang akan berakhir di Israel pada Senin mendatang. Paris berupaya berperan dalam membangkitkan kembali diplomasi di wilayah tersebut.

Baca Juga: Satu Tahun Genosida di Gaza dan Kegagalan Strategis Militer Israel

Meski begitu, negara-negara Barat terus memberikan dukungan politik dan militer yang kuat kepada Israel, meskipun kampanye agresi dan genosida yang dilancarkan oleh Israel di Gaza terus berlangsung. Seruan internasional untuk gencatan senjata semakin keras, terutama setelah konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza meningkat drastis setahun yang lalu.

Negara-negara Barat seperti AS, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia, secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap "hak Israel untuk membela diri," terutama setelah serangan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023. Negara-negara ini, terutama AS dan Inggris, terus menyuarakan komitmen untuk membantu Israel dengan segala cara yang diperlukan.

AS juga menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB pada 18 Oktober, ketika dunia menyerukan adanya “jeda kemanusiaan” di Gaza untuk memfasilitasi pengiriman bantuan. Serangkaian resolusi lain, baik yang diajukan oleh AS maupun Rusia, juga kandas akibat veto.

Selain itu, Barat tidak secara tegas mengecam serangan Israel terhadap Gaza dan enggan mendesak gencatan senjata dalam jangka waktu yang lama. AS bahkan memveto resolusi Dewan Keamanan pada 8 Desember yang menuntut adanya gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Di Majelis Umum PBB pada sesi darurat khusus terkait Palestina, 13 Desember, sebuah resolusi yang diajukan oleh Mesir dan didukung oleh hampir 100 negara, termasuk Turki dan Indonesia, akhirnya disahkan dengan 153 suara mendukung dan 10 menolak. AS, Austria, dan Republik Ceko termasuk di antara yang menolak resolusi ini.

Baru pada 25 Maret Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata selama bulan suci Ramadan, dengan tujuan menuju gencatan senjata permanen yang berkelanjutan. Resolusi ini disusun oleh anggota sementara Dewan, dengan 14 suara setuju dan satu abstain dari AS.

Baca Juga: Fakta-Fakta AS Abaikan Penyalahgunaan Bom oleh Israel terhadap Warga Gaza, Malah Percepat Pengiriman

Sejak serangan 7 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah melakukan 10 kunjungan ke Timur Tengah, termasuk sembilan kali ke Israel, sebagai bentuk dukungan diplomatik dan militer.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga berpidato di depan Kongres AS pada Juli lalu. Meskipun diwarnai protes, banyak anggota parlemen AS memberikan tepuk tangan berdiri beberapa kali selama 52 menit pidatonya.

Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menggambarkan Israel sebagai negara demokratis dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menyatakan keyakinannya bahwa tentara Israel akan mematuhi hukum internasional dalam setiap tindakannya. Scholz juga menyatakan Jerman akan segera memenuhi permintaan bantuan dari Israel.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, juga berjanji memberikan "dukungan tanpa syarat" untuk Israel. Dia adalah salah satu pemimpin pertama yang mengunjungi Israel setelah serangan Hamas, dan terus menegaskan hak Israel untuk membela diri, meskipun banyak korban sipil yang berjatuhan.

Dukungan militer dari negara-negara Barat untuk Israel tetap sangat besar sejak perang saat ini dimulai. AS memasok 70,2% senjata konvensional Israel dari tahun 2011-2020, diikuti oleh Jerman sebesar 23,9%, dan Italia sebesar 5,9%, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Pada bulan April, Kongres AS menyetujui paket bantuan militer luar negeri senilai $95 miliar (Rp1.443 triliun), dengan $17 miliar (Rp258 triliun) dialokasikan untuk Israel. Selain itu, investigasi oleh surat kabar Haaretz mengungkap bahwa 173 penerbangan kargo militer dan sipil dari AS telah mengirimkan senjata ke Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga Juli 2024.

Perjanjian lainnya diumumkan pada 26 September oleh Kementerian Pertahanan Israel, di mana Israel akan menerima paket bantuan militer dari AS senilai $8,7 miliar (Rp132,1 triliun).

Negara-negara Eropa juga terus meningkatkan ekspor senjata ke Israel. Pada periode 2014-2022, nilai ekspor lisensi dari negara-negara Uni Eropa ke Israel mencapai €6,3 miliar (Rp110,8 triliun). Jerman dan Inggris juga mencatat peningkatan signifikan dalam penjualan senjata ke Israel, meskipun ada tekanan dari masyarakat internasional.

Sementara korban di Gaza terus meningkat, dengan lebih dari 41.800 jiwa tewas dan 96.844 terluka, dukungan Barat terhadap Israel tetap kuat.