Macron Desak Hentikan Penjualan Senjata untuk Agresi di Gaza dan Lebanon, Barat Tetap Dukung Israel

PARIS, KOMPAS TV - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, hari Sabtu (5/10/2024), menyatakan pengiriman senjata yang digunakan dalam konflik di Gaza harus dihentikan sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menemukan solusi politik.

Menurut laporan tahunan ekspor senjata kementerian pertahanan Prancis, negara tersebut bukanlah penyedia senjata utama untuk Israel. Tahun lalu, Prancis hanya mengirimkan peralatan militer senilai 30 juta euro (Rp528 miliar) ke Israel.

“Saya rasa prioritas kita hari ini adalah kembali ke solusi politik, dan menghentikan penggunaan senjata yang digunakan untuk berperang di Gaza. Prancis tidak mengirimkan apapun,” ujar Macron dalam wawancara dengan radio France Inter, seperti laporan Straits Times  Sabtu.

 "Rakyat Lebanon tidak boleh menjadi korban berikutnya. Lebanon tidak boleh menjadi Gaza kedua," tambahnya.

Pernyataan ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, sedang melakukan kunjungan empat hari ke Timur Tengah, yang akan berakhir di Israel pada Senin mendatang. Paris berupaya berperan dalam membangkitkan kembali diplomasi di wilayah tersebut.

Baca Juga: Satu Tahun Genosida di Gaza dan Kegagalan Strategis Militer Israel

Meski begitu, negara-negara Barat terus memberikan dukungan politik dan militer yang kuat kepada Israel, meskipun kampanye agresi dan genosida yang dilancarkan oleh Israel di Gaza terus berlangsung. Seruan internasional untuk gencatan senjata semakin keras, terutama setelah konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza meningkat drastis setahun yang lalu.

Negara-negara Barat seperti AS, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia, secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap "hak Israel untuk membela diri," terutama setelah serangan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023. Negara-negara ini, terutama AS dan Inggris, terus menyuarakan komitmen untuk membantu Israel dengan segala cara yang diperlukan.

AS juga menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB pada 18 Oktober, ketika dunia menyerukan adanya “jeda kemanusiaan” di Gaza untuk memfasilitasi pengiriman bantuan. Serangkaian resolusi lain, baik yang diajukan oleh AS maupun Rusia, juga kandas akibat veto.

Selain itu, Barat tidak secara tegas mengecam serangan Israel terhadap Gaza dan enggan mendesak gencatan senjata dalam jangka waktu yang lama. AS bahkan memveto resolusi Dewan Keamanan pada 8 Desember yang menuntut adanya gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Di Majelis Umum PBB pada sesi darurat khusus terkait Palestina, 13 Desember, sebuah resolusi yang diajukan oleh Mesir dan didukung oleh hampir 100 negara, termasuk Turki dan Indonesia, akhirnya disahkan dengan 153 suara mendukung dan 10 menolak. AS, Austria, dan Republik Ceko termasuk di antara yang menolak resolusi ini.