China Peringati 75 Tahun Partai Komunis di Tengah Tantangan Ekonomi dan Ancaman Keamanan

BEIJING, KOMPAS.TV - China memperingati 75 tahun kekuasaan Partai Komunis dengan kondisi yang masih diwarnai tantangan ekonomi dan ancaman keamanan. 

Tidak ada perayaan besar yang disiapkan untuk momen ini, kecuali upacara pengibaran bendera di Lapangan Tiananmen.

Pasukan kehormatan berbaris dari gerbang istana yang dulunya menjadi tempat tinggal para kaisar China.

Associated Press melaporkan, media-media China yang dikontrol sepenuhnya oleh negara, secara terus-menerus menyiarkan laporan tentang kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial.

Namun, tantangan seperti menurunnya angka kelahiran dan gangguan rantai pasokan yang melemahkan ekonomi berbasis ekspor, tak disebutkan.

Baca Juga: Foto Satelit AS Tunjukkan Ada Kapal Selam Nuklir Baru China Tenggelam di Dermaga saat Dibangun

Di bekas koloni Inggris, Hong Kong, dan wilayah Makau yang dulu dikuasai Portugal, peringatan juga dilakukan.

Kedua wilayah ini kembali dalam kedaulatan China pada akhir 1990-an, menjadi simbol tekad Beijing untuk mengakhiri apa yang disebut sebagai "Abad Penghinaan."

Dalam beberapa dekade terakhir, China biasanya menggelar parade militer dan memamerkan kekuatan ekonominya hanya pada peringatan besar, seperti ulang tahun ke-60 dan ke-70. 

Namun kini, setelah pandemi Covid-19, China berjuang keras untuk memulihkan momentum ekonominya.

Krisis properti yang berkepanjangan berdampak luas, mempengaruhi sektor konstruksi hingga penjualan peralatan rumah tangga.

Baca Juga: Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua China: Sinyal Kekuatan Nuklir untuk AS di Pasifik

Pekan lalu, pemerintah China mengumumkan berbagai langkah untuk mendongkrak perekonomian, termasuk menurunkan suku bunga dan mengurangi uang muka untuk kredit perumahan. Meskipun begitu, tantangan ekonomi tetap sulit diatasi.

Sejak pandemi, Xi, pemimpin Partai Komunis sekaligus kepala negara, jarang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Di dalam negeri, ia terus membersihkan pejabat-pejabat tinggi yang dianggap tidak loyal atau dicurigai terlibat korupsi dan skandal pribadi.

Baca Juga: Kapal Perang Jepang Lintasi Selat Taiwan, Picu Protes China

Dalam sebuah jamuan malam jelang peringatan, Xi menyatakan, "Jalan di depan tidak akan selalu mulus. Pasti akan ada kesulitan dan hambatan. Kita mungkin menghadapi ujian besar seperti badai besar atau ombak yang menghantam." 

"Kita harus tetap waspada meski dalam keadaan damai, merencanakan segala sesuatu lebih awal, dan bergantung erat pada seluruh partai, tentara, serta seluruh rakyat dari berbagai etnis di negara ini. Tidak ada kesulitan yang bisa menghentikan langkah rakyat China," tegasnya.

Peringatan ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan beberapa negara tetangga, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Konflik ini terkait klaim teritorial serta kedekatan mereka dengan Amerika Serikat, rival utama Beijing.

Partai Komunis China, di bawah pimpinan Mao Zedong, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949 setelah perang saudara melawan golongan Nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Kaum Muda di China Mencapai 18,8% pada Agustus, Tertinggi di 2024

Kaum Nasionalis kemudian memindahkan kekuatan politik dan ekonominya ke Taiwan, pulau yang kini memiliki pemerintahan demokratis sendiri.

Beijing terus menegaskan bahwa Taiwan harus menjadi bagian dari China, bahkan jika perlu dengan kekerasan. Sementara Amerika Serikat tetap memasok senjata untuk mendukung pertahanan Taiwan.

Di sisi lain, China juga terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan dan beberapa pulau tak berpenghuni yang juga diklaim oleh Jepang, Filipina, Vietnam, dan negara-negara tetangga lainnya. 

Peningkatan kekuatan militer China, termasuk peluncuran rudal balistik yang mampu membawa nuklir ke Samudra Pasifik, telah memicu kekhawatiran akan kemungkinan konflik.

Di dalam negeri, Xi Jinping telah memperkuat kekuasaannya dengan menghapus batasan masa jabatan, menjadikannya pemimpin seumur hidup. 

Ia juga memperluas kendalinya atas berbagai badan pemerintah dan partai. Dalam hal politik, China tidak mengizinkan pemilu yang kompetitif, sementara Partai Komunis mengontrol hampir seluruh media yang memberi informasi kepada 1,4 miliar penduduknya.