China Peringati 75 Tahun Partai Komunis di Tengah Tantangan Ekonomi dan Ancaman Keamanan

Sejak pandemi, Xi, pemimpin Partai Komunis sekaligus kepala negara, jarang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Di dalam negeri, ia terus membersihkan pejabat-pejabat tinggi yang dianggap tidak loyal atau dicurigai terlibat korupsi dan skandal pribadi.

Baca Juga: Kapal Perang Jepang Lintasi Selat Taiwan, Picu Protes China

Dalam sebuah jamuan malam jelang peringatan, Xi menyatakan, "Jalan di depan tidak akan selalu mulus. Pasti akan ada kesulitan dan hambatan. Kita mungkin menghadapi ujian besar seperti badai besar atau ombak yang menghantam." 

"Kita harus tetap waspada meski dalam keadaan damai, merencanakan segala sesuatu lebih awal, dan bergantung erat pada seluruh partai, tentara, serta seluruh rakyat dari berbagai etnis di negara ini. Tidak ada kesulitan yang bisa menghentikan langkah rakyat China," tegasnya.

Peringatan ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan beberapa negara tetangga, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Konflik ini terkait klaim teritorial serta kedekatan mereka dengan Amerika Serikat, rival utama Beijing.

Partai Komunis China, di bawah pimpinan Mao Zedong, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949 setelah perang saudara melawan golongan Nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Kaum Muda di China Mencapai 18,8% pada Agustus, Tertinggi di 2024

Kaum Nasionalis kemudian memindahkan kekuatan politik dan ekonominya ke Taiwan, pulau yang kini memiliki pemerintahan demokratis sendiri.

Beijing terus menegaskan bahwa Taiwan harus menjadi bagian dari China, bahkan jika perlu dengan kekerasan. Sementara Amerika Serikat tetap memasok senjata untuk mendukung pertahanan Taiwan.

Di sisi lain, China juga terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan dan beberapa pulau tak berpenghuni yang juga diklaim oleh Jepang, Filipina, Vietnam, dan negara-negara tetangga lainnya. 

Peningkatan kekuatan militer China, termasuk peluncuran rudal balistik yang mampu membawa nuklir ke Samudra Pasifik, telah memicu kekhawatiran akan kemungkinan konflik.

Di dalam negeri, Xi Jinping telah memperkuat kekuasaannya dengan menghapus batasan masa jabatan, menjadikannya pemimpin seumur hidup. 

Ia juga memperluas kendalinya atas berbagai badan pemerintah dan partai. Dalam hal politik, China tidak mengizinkan pemilu yang kompetitif, sementara Partai Komunis mengontrol hampir seluruh media yang memberi informasi kepada 1,4 miliar penduduknya.