Situasi Bangladesh Makin Genting usai Bentrokan Maut, Kubu Anti-Pemerintah Siap Serbu Dhaka

DHAKA, KOMPAS.TV - Pengunjuk rasa anti-pemerintah di Bangladesh merencanakan aksi besar-besaran menuju ibu kota Dhaka, Senin (5/8/2024) setelah akhir pekan penuh kekerasan yang menewaskan puluhan orang.

Militer memberlakukan jam malam tanpa batas waktu dan pihak berwenang memutus akses internet seluler untuk meredam kerusuhan.

Menurut surat kabar setempat, Prothom Alo, sudah lebih dari 100 orang tewas, terdiri dari 95 orang sipil dan 14 polisi dalam bentrokan di ibu kota pada hari Minggu (4/8). Ratusan lainnya terluka dalam kekerasan tersebut.

Awalnya, demonstrasi ini dipicu oleh mahasiswa yang menuntut diakhirinya sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah. Bentrokan dengan polisi dan aktivis pro-pemerintah pun memanas hingga menyebabkan lebih dari 200 orang tewas.

Pemimpin pengunjuk rasa dan oposisi menyerukan Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mundur dalam protes yang meluas di seluruh negeri.

Jam malam yang diberlakukan militer mulai berlaku Minggu malam dan mencakup Dhaka serta markas divisi dan distrik lainnya.

Baca Juga: Fakta-Fakta Kerusuhan Bangladesh yang Tewaskan 100 Orang, Berawal dari Protes Kuota CPNS

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan jam malam dengan beberapa pengecualian di ibu kota dan tempat lainnya. Pemerintah juga mengumumkan libur mulai Senin hingga Rabu.

Pengadilan ditutup tanpa batas waktu. Layanan internet seluler diputus, dan aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp tidak bisa diakses.

Hasina mengatakan para pengunjuk rasa yang terlibat dalam "sabotase" dan perusakan bukan lagi mahasiswa, melainkan kriminal. Ia menyerukan masyarakat untuk menindak mereka dengan tegas.

Partai yang berkuasa, Awami League, mengatakan tuntutan pengunduran diri Hasina menunjukkan bahwa protes telah diambil alih oleh partai oposisi utama, Bangladesh Nationalist Party, dan partai Jamaat-e-Islami yang kini dilarang.

Setidaknya 11.000 orang ditangkap dalam beberapa pekan terakhir. Kerusuhan ini juga menyebabkan penutupan sekolah dan universitas di seluruh negeri, dan pihak berwenang sempat memberlakukan jam malam dengan perintah tembak di tempat.

Akhir pekan lalu, para demonstran menyerukan aksi boikot, mengajak masyarakat tidak membayar pajak atau tagihan utilitas dan tidak datang bekerja pada hari Minggu, yang merupakan hari kerja di Bangladesh. Kantor, bank, dan pabrik dibuka, tetapi para pekerja di Dhaka dan kota-kota lain menghadapi kesulitan untuk pergi bekerja.

Protes dimulai bulan lalu ketika mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30% pekerjaan pemerintah untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.

Baca Juga: AS Diledek Pemimpin Bangladesh atas Penangkapan Demonstran Pro-Palestina: Ini Bagian Demokrasi?

Ketika kekerasan memuncak, Mahkamah Agung negara tersebut memutuskan bahwa kuota veteran harus dipotong menjadi 5%, dengan 93% pekerjaan dialokasikan berdasarkan prestasi. Sisanya 2% akan disediakan untuk anggota minoritas etnis serta orang transgender dan penyandang disabilitas.

Pemerintah menerima keputusan ini, tetapi para demonstran terus menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang mereka anggap disebabkan oleh penggunaan kekuatan oleh pemerintah.

Pemerintahan Hasina menyalahkan partai-partai oposisi dan sayap mahasiswa mereka atas hasutan kekerasan yang juga merusak beberapa bangunan milik negara.

Mirza Fakhrul Islam Alamgir, sekretaris jenderal partai oposisi utama, mengulangi seruan agar pemerintah mundur untuk menghentikan kekacauan.

Hasina menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada Sabtu, tetapi seorang koordinator menolak dan mengumumkan tuntutan satu poin untuk pengunduran dirinya.

Hasina mengulangi janjinya untuk menyelidiki kematian dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Ia mengatakan siap duduk bersama kapan saja para demonstran inginkan.

Protes ini menjadi tantangan besar bagi Hasina, yang telah memerintah negara tersebut selama lebih dari 15 tahun. Ia kembali berkuasa untuk masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari dalam pemilihan yang diboikot oleh lawan utamanya.