Situasi Bangladesh Makin Genting usai Bentrokan Maut, Kubu Anti-Pemerintah Siap Serbu Dhaka

Setidaknya 11.000 orang ditangkap dalam beberapa pekan terakhir. Kerusuhan ini juga menyebabkan penutupan sekolah dan universitas di seluruh negeri, dan pihak berwenang sempat memberlakukan jam malam dengan perintah tembak di tempat.

Akhir pekan lalu, para demonstran menyerukan aksi boikot, mengajak masyarakat tidak membayar pajak atau tagihan utilitas dan tidak datang bekerja pada hari Minggu, yang merupakan hari kerja di Bangladesh. Kantor, bank, dan pabrik dibuka, tetapi para pekerja di Dhaka dan kota-kota lain menghadapi kesulitan untuk pergi bekerja.

Protes dimulai bulan lalu ketika mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30% pekerjaan pemerintah untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.

Baca Juga: AS Diledek Pemimpin Bangladesh atas Penangkapan Demonstran Pro-Palestina: Ini Bagian Demokrasi?

Ketika kekerasan memuncak, Mahkamah Agung negara tersebut memutuskan bahwa kuota veteran harus dipotong menjadi 5%, dengan 93% pekerjaan dialokasikan berdasarkan prestasi. Sisanya 2% akan disediakan untuk anggota minoritas etnis serta orang transgender dan penyandang disabilitas.

Pemerintah menerima keputusan ini, tetapi para demonstran terus menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang mereka anggap disebabkan oleh penggunaan kekuatan oleh pemerintah.

Pemerintahan Hasina menyalahkan partai-partai oposisi dan sayap mahasiswa mereka atas hasutan kekerasan yang juga merusak beberapa bangunan milik negara.

Mirza Fakhrul Islam Alamgir, sekretaris jenderal partai oposisi utama, mengulangi seruan agar pemerintah mundur untuk menghentikan kekacauan.

Hasina menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada Sabtu, tetapi seorang koordinator menolak dan mengumumkan tuntutan satu poin untuk pengunduran dirinya.

Hasina mengulangi janjinya untuk menyelidiki kematian dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Ia mengatakan siap duduk bersama kapan saja para demonstran inginkan.

Protes ini menjadi tantangan besar bagi Hasina, yang telah memerintah negara tersebut selama lebih dari 15 tahun. Ia kembali berkuasa untuk masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari dalam pemilihan yang diboikot oleh lawan utamanya.