Presiden Baru Iran Tegaskan Tidak Akan Tunduk Tekanan AS, Janjikan Hubungan Seimbang dengan Semua

Sejak saat itu, negara Barat menuduh Iran memperluas program nuklirnya dan memperkaya uranium hingga level 60%, mendekati tingkat yang bisa digunakan untuk senjata. AS telah memberlakukan sanksi berat, terutama ekonomi, terhadap Iran.

Pezeshkian menuduh negara-negara Eropa tidak menepati komitmen yang dibuat setelah AS mundur dari JCPOA, untuk memastikan "transaksi perbankan yang efektif, perlindungan perusahaan dari sanksi AS, dan promosi investasi di Iran." Namun, ia menambahkan bahwa masih banyak peluang untuk kerjasama antara Iran dan Eropa.

Dia kemudian menyoroti kepada AS bahwa Iran “tidak akan tunduk pada tekanan,” dan menambahkan bahwa Iran “masuk ke dalam JCPOA pada 2015 dengan niat baik dan memenuhi semua kewajiban kami.”

Pezeshkian mengatakan penarikan AS telah menyebabkan “ratusan miliar dolar kerusakan pada ekonomi kami” dan menyebabkan “penderitaan, kematian, dan kehancuran yang tak terhitung pada rakyat Iran – terutama selama pandemi Covid” karena sanksi.

Baca Juga: Tokoh Reformis Masoud Pezeshkian Terpilih Jadi Presiden Iran, Disebut Berkat Janjinya Ini

Pezeshkian mengatakan negara-negara Barat “tidak hanya kehilangan kesempatan bersejarah untuk mengurangi dan mengelola ketegangan di kawasan dan dunia, tetapi juga secara serius merusak Perjanjian Non-Proliferasi.” Dia menekankan bahwa “doktrin pertahanan Iran tidak mencakup senjata nuklir.”

Iran telah mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan pemerintahan Presiden Joe Biden, meskipun belum ada kemajuan jelas menuju pembatasan program nuklir Tehran untuk pencabutan sanksi ekonomi.

Pezeshkian juga menuduh pemerintahan AS dalam surat terbukanya telah meningkatkan “permusuhan” dengan membunuh Jenderal Qassem Soleimani, arsitek aktivitas militer regional Iran, yang tewas dalam serangan drone AS di Irak pada 2020.

Selain ketegangan regional dan hubungan tegang terkait program nuklir Iran, presiden baru Iran menghadapi banyak tantangan di dalam negeri. Ia harus meyakinkan publik yang marah – banyak yang mengalami kesulitan keuangan akibat sanksi, inflasi tinggi, dan pengangguran – bahwa ia bisa membuat perubahan yang dijanjikan sambil berurusan dengan pemerintahan yang masih banyak dikuasai oleh garis keras.

Pezeshkian telah menyelaraskan dirinya dengan tokoh moderat dan reformis sejak kampanye presidennya. Pendukung utamanya adalah mantan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, yang mencapai JCPOA 2015.

Pezeshkian menunjuk Zarif sebagai kepala Dewan Strategis untuk periode transisi pemerintahan. Dewan ini, terdiri dari para ahli dan penasihat, akan fokus pada penilaian kandidat potensial untuk posisi kunci kabinet dan memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar.