Setelah pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin, Menlu Irlandia Micheál Martin mengatakan, “Untuk pertama kalinya dalam pertemuan Uni Eropa, saya melihat diskusi signifikan tentang sanksi” terhadap Israel.
Harris, PM Irlandia, mendesak Uni Eropa mempertimbangkan sanksi ekonomi untuk Israel, mengatakan “Eropa bisa melakukan lebih banyak lagi.”
Norwegia, yang bukan anggota Uni Eropa tetapi sering menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan blok tersebut, menyerahkan dokumen diplomatik kepada pemerintah Palestina pada akhir pekan sebelum pengakuan resminya.
Pada saat yang sama, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mendukung Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang jaksa penuntutnya sedang mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan lainnya, termasuk para pemimpin kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Deklarasi resmi dan perselisihan diplomatik yang dihasilkan terjadi setelah lebih dari tujuh bulan serangan Israel ke Gaza.
Serangan udara dan darat Israel telah menewaskan 36.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza.
Serangan dilancarkan setelah Hamas menyerang wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 yang menurut Israel menewaskan hampir 1.200 orang.
Baca Juga: PM Spanyol Serukan Negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota, tapi Menolak Hamas
Pengumuman bersama minggu lalu oleh Spanyol, Irlandia, dan Norwegia memicu kemarahan otoritas Israel, yang memanggil duta besar negara-negara tersebut di Tel Aviv.
Mereka dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Israel, di mana mereka direkam saat disuguhi video serangan Hamas pada 7 Oktober dan penyanderaan.
Sekitar 140 negara, lebih dari dua pertiga Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui Palestina sebagai negara.
Bergabungnya tiga negara Eropa Barat tersebut berkemungkinan akan menekan negara-negara besar Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman, untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka.
Amerika Serikat dan Inggris, bersama sejumlah negara lain, mengaku mendukung ide negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan Israel. Tetapi mengatakan hal itu harus menjadi bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan.
Sementara pemerintahan Netanyahu mengatakan konflik hanya bisa diselesaikan melalui negosiasi langsung.
Baca Juga: Uni Eropa Desak Israel Hormati Perintah Mahkamah Internasional, Norwegia Resmi Akui Negara Palestina
Warga Palestina sudah lama memperjuangkan negara merdeka di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.
Ide koridor darat yang menghubungkan Gaza dan Tepi Barat melalui Israel dibahas dalam putaran pembicaraan damai sebelumnya, tetapi tidak ada negosiasi damai serius yang diadakan selama lebih dari 15 tahun.
“Kami tidak akan mengakui perubahan pada garis perbatasan tahun 1967 selain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan,” tambah Sánchez.
“Selain itu, keputusan ini mencerminkan penolakan mutlak kami terhadap Hamas, sebuah organisasi teroris yang menentang solusi dua negara."
“Sejak awal, Spanyol dengan tegas mengutuk serangan teroris pada 7 Oktober. Kecaman yang jelas ini adalah ekspresi tegas dari komitmen kami dalam memerangi terorisme. Saya ingin menekankan bahwa mulai besok kami akan fokus pada upaya untuk menerapkan solusi dua negara dan mewujudkannya.”
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.