Israel Tolak Resolusi Majelis Umum PBB tentang Keanggotaan Palestina

 

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Pemerintah Israel menolak resolusi Majelis Umum PBB yang memerintahkan peninjauan kembali terhadap permohonan keanggotaan Palestina dan pemberian hak tambahan kepada Palestina.

"Dalam pernyataan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hari ini, pemerintah menentang keputusan PBB minggu lalu yang memajukan pengakuan negara Palestina," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, Rabu (15/5/2024).

"Tidak ada yang akan menghalangi kita, akan menghalangi Israel, untuk mewujudkan hak dasar kami untuk bertahan - baik Majelis Umum PBB maupun badan lainnya. Kami akan berdiri bersama dengan kepala tegak untuk mempertahankan negara kami."

Pemerintah Israel menegaskan resolusi Majelis Umum PBB tidak akan mengubah status Palestina.

Baca Juga: Palestina Peringati 76 Tahun Nakba di Tengah Pembantaian di Gaza

"Tidak ada [di dalam resolusi itu] yang akan memberikan hak, atau mengurangi hak dari Negara Israel dan Rakyat Yahudi di Tanah Israel."

Resolusi tersebut "tidak akan menjadi dasar untuk negosiasi masa depan, dan tidak memajukan solusi damai."

Palestina mengajukan keanggotaan penuh di PBB pada 2011 tetapi tidak mendapat dukungan yang diperlukan dari Dewan Keamanan.

Pada tahun 2012, Palestina memperoleh "status pengamat tetap" di PBB.

Baca Juga: Israel Ketar-ketir Mahkamah Internasional Akan Perintahkan Penghentian Serangan ke Rafah

Netanyahu pada Rabu juga mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mempersiapkan visi pasca-perang untuk Gaza sampai militer Israel mengalahkan Hamas.

Dia tampaknya menanggapi kritik yang mengatakan dia membiarkan Hamas berkumpul kembali dan menyia-nyiakan keuntungan militer Israel di Jalur Gaza dengan tidak membuat rencana untuk wilayah tersebut, begitu perang berakhir.

Netanyahu menghadapi kritik makin keras, baik di dalam negeri maupun dari Amerika Serikat, sekutu utama Israel, atas visi pascaperang untuk Gaza.

Baca Juga: 76 Tahun Nakba: Amnesty Serukan Hak Kembali Pengungsi Palestina ke Daerah Pendudukan

Dalam beberapa wawancara minggu ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pihaknya belum melihat rencana Israel mengenai tata kelola dan pembangunan kembali Gaza. Dia mengatakan AS ingin melihat rencana tersebut.

"Selama Hamas tetap utuh, pembicaraan tentang 'hari esok' akan tetap hanya menjadi pembicaraan, tanpa makna," kata Netanyahu. 

Dia mengatakan Israel akan mempertahankan kendali keamanan tanpa batas atas Jalur Gaza, di mana sekitar 2,3 juta warga Palestina terkurung akibat blokade Israel yang diberlakukan sejak 2007.

AS mengatakan tidak akan menerima jika Israel kembali menduduki Jalur Gaza.

Netanyahu dan pemerintah ekstrem kanan Israel menolak peran Otoritas Palestina di Gaza, dan mengatakan mereka tidak akan pernah memperbolehkan negara Palestina merdeka dan berdaulat.