Biden Hentikan Kirim Bantuan 3.500 Bom ke Israel, Khawatir Digunakan untuk Serang Rafah

NEW YORK, KOMPAS.TV - Pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Joe Biden memutuskan untuk menghentikan pengiriman sekitar 3.500 bom ke Israel pekan lalu karena khawatir senjata tersebut akan digunakan untuk menyerang Rafah.

Menurut seorang pejabat senior pemerintah pengiriman senjata lainnya dari AS ke Israel – termasuk penjualan Joint Direct Attack Munition, atau perlengkapan JDAM – sedang diteliti dengan cermat sebagai bagian dari peninjauan lebih besar terhadap bantuan militer AS ke Israel yang dimulai April lalu.

Dilansir dari ABC News, Rabu (8/5/2024), keputusan untuk menghentikan sementara pengiriman dan mempertimbangkan pengiriman yang lambat adalah perubahan besar dalam kebijakan pemerintahan Biden dan kasus pertama yang diketahui di mana AS menolak bantuan militer sekutu dekatnya sejak perang Israel-Hamas dimulai.

Pemerintahan Biden di masa lalu enggan untuk menahan senjata untuk Israel meskipun ada perbedaan kebijakan karena kontrak semacam itu biasanya dibuat dalam waktu bertahun-tahun, dan menahan bantuan kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi keputusan kebijakan Israel dalam waktu dekat. 

Pada saat yang sama, para pejabat AS juga khawatir bahwa penundaan pengiriman senjata di masa depan dapat membahayakan pertahanan Israel – yang merupakan prioritas strategis bagi AS.

Menurut pejabat senior pemerintah, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas keputusan kebijakan sensitif yang belum diumumkan secara publik, langkah tersebut dilakukan karena pembicaraan AS-Israel mengenai kebutuhan kemanusiaan di Rafah “belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran kami."

“Ketika para pemimpin Israel tampaknya mendekati titik pengambilan keputusan mengenai operasi semacam itu, kami mulai dengan hati-hati meninjau usulan transfer senjata tertentu ke Israel yang mungkin digunakan di Rafah,” kata pejabat tersebut kepada ABC News.

“Ketika para pemimpin Israel tampaknya mendekati titik pengambilan keputusan mengenai operasi semacam itu, kami mulai dengan hati-hati meninjau usulan transfer senjata tertentu ke Israel yang mungkin digunakan di Rafah,” kata pejabat itu dalam pernyataan tertulis.

Lebih dari separuh pengiriman yang dihentikan minggu lalu terdiri dari bom seberat 2.000 pon. Sisanya sebanyak 1.700 bom merupakan bahan peledak seberat 500 pon, kata pejabat itu.

Baca Juga: Israel Gempur Rafah yang Dipadati 1,5 Juta Penduduk, MSF: Bisa Berubah Jadi Kuburan

“Kami secara khusus fokus pada penggunaan akhir bom seberat 2.000 pon tersebut dan dampaknya di wilayah perkotaan yang padat seperti yang kita lihat di wilayah lain di Gaza,” kata pejabat tersebut.

“Kami belum membuat keputusan akhir tentang bagaimana melanjutkan pengiriman ini.”

Kasus-kasus lain yang masih dalam peninjauan termasuk peralatan JDAM, yang memungkinkan penargetan bom secara presisi.

Beberapa pejabat AS lainnya mengkonfirmasi keputusan kebijakan tersebut pada Selasa pagi, hari yang sama ketika Israel memulai apa yang oleh para pejabatnya disebut sebagai operasi “tepat” di Rafah. 

Para pejabat AS mengatakan mereka tidak percaya operasi tersebut adalah awal dari invasi skala besar yang telah direncanakan Israel selama berminggu-minggu di mana garis waktunya masih belum pasti.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan operasi di Rafah bagaimana pun tetap dilakukan dan diperlukan untuk melenyapkan Hamas.

Gedung Putih menolak untuk membahas secara spesifik hal tersebut di konferensi pers, dan malah menunjuk pada dukungan AS secara keseluruhan terhadap Israel.

“Komitmen kami terhadap keamanan Israel tetap kuat,” kata juru bicara Gedung Putih John Kirby.

“Tentu saja kami tidak membicarakan pengiriman individu. Tapi sekali lagi, tidak ada yang berubah mengenai komitmen kami terhadap keamanan Israel.” 

Baca Juga: Kemlu RI: Pengusiran Warga Palestina dari Rafah Merupakan Puncak Kejahatan Kemanusiaan Israel