Mantan Pejabat Deplu AS Ungkap Militer Israel Selalu Dapat Perlakuan Istimewa soal Kasus Pelanggaran

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Israel disebut selalu menerima 'perlakuan istimewa' dari pejabat Amerika Serikat (AS) setiap kali ada pemeriksaan tuduhan pelanggaran militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Hal ini diungkapkan seorang mantan pejabat senior AS yang lama memimpin kantor pengawasan atas kepatuhan HAM oleh militer asing yang menerima bantuan militer AS, Charles O. Blaha, Rabu (24/4/2024).

Hal ini dinyatakannya ketika pemerintahan Joe Biden menghadapi tekanan keras atas perlakuan sekutunya, Israel, terhadap warga sipil Palestina selama perang Israel melawan Hamas di Gaza. Dan yang membuat penting adalah siapa yang mengatakannya: Charles O. Blaha.

Sebelum meninggalkan jabatannya pada bulan Agustus, Blaha adalah direktur kantor keamanan dan HAM Departemen Luar Negeri AS yang terlibat secara langsung dalam memastikan, bahwa militer asing yang menerima bantuan militer Amerika mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia AS dan internasional.

Blaha mengatakan kepergiannya dari Departemen Luar Negeri setelah puluhan tahun berdinas tidak terkait dengan hubungan keamanan AS-Israel.

Dia adalah pejabat Departemen Luar Negeri senior kedua yang menegaskan setiap kali menyangkut Israel, AS enggan menegakkan hukum yang diperlukan bagi militer asing yang menerima bantuan Amerika.

"Dalam pengalaman saya, Israel mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada negara lain," kata Blaha. "Dan terkadang ada penghormatan yang berlebihan yang diberikan kepada Israel ketika AS menanyakan tentang tuduhan pelanggaran Israel terhadap warga Palestina," tambahnya.

Blaha berbicara kepada wartawan dalam acara di mana dia dan anggota lain dari sebuah panel tidak resmi yang dibentuk sendiri oleh mantan pejabat sipil dan militer senior AS merilis laporan yang menunjukkan kematian warga sipil dalam serangan udara tertentu di Gaza.

Baca Juga: Senat AS Setujui Bantuan Militer Rp276 Triliun untuk Israel, Netanyahu Semringah

Mereka mengatakan ada bukti yang "meyakinkan dan kredibel" bahwa pasukan Israel telah bertindak secara ilegal.

Komentar Blaha menyerupai pendapat mantan pejabat Departemen Luar Negeri lainnya yang juga anggota panel, Josh Paul, yang mengundurkan diri pada bulan Oktober dari jabatan direktur yang mengawasi transfer senjata ke militer negara lain sebagai protes terhadap AS yang terburu-buru memberikan senjata kepada Israel di tengah perangnya di Gaza.

Ditanya tentang tuduhan dari kedua pihak itu, juru bicara Departemen Luar Negeri, Vedant Patel, mengatakan "tidak ada standar ganda, dan tidak ada perlakuan istimewa."

Pihak resmi Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar. Israel secara konsisten mengatakan mereka mengikuti semua aturan hukum dalam penggunaan bantuan militer AS, menyelidiki tuduhan terhadap pasukan keamanannya, dan memegang pelaku bertanggung jawab.

Israel secara historis adalah penerima bantuan militer terbesar AS, dan pada Rabu (24/4), Biden menandatangani legislasi untuk tambahan hibah $26 miliar dalam bantuan perang. Namun, Biden semakin mendapat tekanan atas dukungan itu ketika jumlah kematian warga Palestina oleh Israel terus meningkat tajam.

Dalam beberapa hari mendatang, AS mengatakan akan mengumumkan temuannya secara resmi dari tinjauan yang dilakukannya terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius oleh unit militer Israel tertentu. Unit-unit itu akan dicegah menerima bantuan militer AS jika tinjauan AS mengonfirmasi tuduhan tersebut.

Secara terpisah, pemerintahan Biden juga diharapkan pada tanggal 8 Mei mengungkapkan apakah sudah memverifikasi jaminan dari Israel bahwa negara tersebut tidak menggunakan bantuan militer AS dengan cara yang melanggar hukum internasional atau hak asasi manusia.

Baca Juga: Ngeri, Kuburan Massal Khan Younis Ungkap Perlakuan Tentara Israel atas Warga Gaza yang Sudah Dikubur

Baik jaminan tertulis Israel maupun verifikasi AS tersebut diwajibkan oleh memo keamanan nasional presiden yang baru yang dikeluarkan oleh Biden pada bulan Februari.

Kesepakatan Februari tersebut dinegosiasikan antara pemeritahan Biden dan anggota Partai Demokratnya sendiri, yang mendorong AS untuk mulai mengondisikan bantuan militer kepada Israel atas perbaikan perlakuan terhadap warga sipil Palestina.

Anggota panel merilis laporan mereka pada hari Rabu untuk mendorong AS memeriksa serangan-serangan tertentu di Gaza yang menurut mantan pejabat harus mengarah pada kesimpulan bahwa Israel keliru ketika mengonfirmasi bahwa mereka mematuhi hukum. Jika penentuan itu dibuat, AS kemudian bisa menangguhkan bantuan militer.

Laporan tidak resmi hari Rabu menunjukkan 17 serangan spesifik pada apartemen, perkemahan pengungsi, rumah-rumah pribadi, jurnalis, dan pekerja bantuan di mana mantan pejabat AS dan ahli independen menduga tidak ada bukti jenis target militer yang hadir untuk membenarkan jumlah kematian warga sipil yang tinggi.

Mereka termasuk serangan udara pada 31 Oktober pada sebuah gedung apartemen Gaza yang menewaskan 106 warga sipil, termasuk 54 anak-anak.

Pejabat Israel tidak memberikan alasan untuk serangan itu, dan penyelidikan Human Rights Watch tidak menemukan bukti adanya target militer di sana, kata para pejabat. Israel telah mengatakan dalam banyak kasus bahwa mereka selalu menjawab 'sedang menyelidiki'.