Rusia dan China Veto Resolusi AS soal Gaza karena Tak Perintahkan Israel Lakukan Gencatan Senjata

NEW YORK, KOMPAS.TV - Rusia dan China menjatuhkan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan usulan Amerika Serikat (AS) untuk perkara serangan Israel terhadap Gaza, Jumat (22/3/2024). Kedua negara itu menyatakan naskah resolusi alternatif, yang dianggap seimbang dan apolitis, sedang disebarkan oleh anggota tidak tetap, dengan Rusia dan China menyatakan akan mendukung.

Naskah usulan AS diveto anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni China dan Rusia, dalam pemungutan suara yang terdiri dari 11 suara mendukung, tiga menolak (Aljazair, China, Rusia), dan satu abstain (Guyana).

Menurut Rusia, China, dan Aljazair, resolusi tersebut hanya menegaskan gencatan senjata "sangat penting" atau imperatif, tidak menuntut apalagi memerintahkan Israel melakukan gencatan senjata.

Ada spekulasi Dewan Keamanan PBB mungkin akan kembali bersidang di New York untuk membahas naskah baru, dan Rusia serta China menyatakan akan mendukung naskah baru tersebut.

Beberapa duta besar menyatakan dukungan mereka terhadap naskah baru yang diajukan oleh kelompok "E-10", atau 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan, yang menyerukan gencatan senjata segera. 

Kesepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menyusun resolusi mereka sendiri yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera selama bulan suci muslim Ramadan yang dimulai pada 10 Maret agar "dihormati oleh semua pihak dan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan dan permanen."

Resolusi tersebut juga menekankan perlunya "pembebasan sandera segera dan tanpa syarat", serta mendesak untuk melindungi warga sipil dan menyampaikan bantuan kemanusiaan di seluruh Jalur Gaza.

Baca Juga: AS Edarkan Usulan Resolusi Dewan Keamanan PBB, Mendukung Upaya Global Akhiri Serangan atas Gaza

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia dalam sidang Dewan Keamanan menyatakan AS berulang kali menjanjikan kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran. Sekarang, kata Nebenzia, AS akhirnya menyadari perlunya gencatan senjata, ketika lebih dari 30.000 warga Gaza telah meninggal.

Ia mengatakan AS mencoba "menjual produk" kepada Dewan Keamanan PBB dengan menggunakan kata "imperatif" dalam resolusinya. "Ini tidak cukup, dan Dewan harus menuntut gencatan senjata," demikian kata Nebenzia.

Ia mengatakan tidak ada tuntutan untuk gencatan senjata dalam teks usulan AS. Nebenzia menuding kepemimpinan AS dengan sengaja menyesatkan masyarakat internasional dan hanya bermain untuk pemilih AS menjelang pemilu untuk memberikan umpan palsu dengan tuntutan gencatan senjata palsu.

"Jika Anda meneruskan resolusi ini," katanya dalam sidang, "Anda akan melumuri diri Anda sendiri dengan kehinaan."

Nebenzia menyatakan naskah resolusi alternatif, yang merupakan "dokumen yang seimbang dan apolitis", sedang disebarkan oleh anggota Dewan lain dalam kelompok E-10, dengan Rusia dan China menyatakan akan mendukung.

Naskah AS yang ditolak hanya menyatakan pentingnya gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza, bukan menuntut atau memerintahkan, dengan menekankan "kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan" kepada semua warga sipil dan menghapus "semua hambatan" dalam penyampaian bantuan.

Baca Juga: Akhirnya, AS Bikin Draf Resolusi DK PBB yang Serukan Gencatan Senjata Secepatnya di Gaza

Duta Besar China Zhang Jun mengatakan tindakan paling mendesak yang harus diambil oleh Dewan Keamanan PBB adalah menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat, sesuai dengan keinginan Majelis Umum PBB dan Sekretaris Jenderal PBB.

Dengan tujuan menjaga Piagam PBB dan "martabat" Dewan Keamanan, bersama dengan pandangan dari negara-negara Arab, China oleh karena itu memilih memveto naskah AS.

Ia menunjuk pada naskah resolusi baru dari 10 anggota Dewan yang terpilih yang sedang disebarkan saat ini.

"Naskah ini jelas tentang isu gencatan senjata dan sejalan dengan arah tindakan Dewan Keamanan PBB yang benar dan sangat relevan. China mendukung naskah ini," kata Zhang Jun.

Ia mengatakan kritik dari Inggris dan AS terhadap veto China adalah sikap yang tidak konsisten. Jika mereka serius tentang gencatan senjata, imbuhnya, mereka harus mendukung naskah baru tersebut.

Pemungutan suara ini dilakukan ketika Blinken, diplomat paling senior AS, melakukan misi darurat keenamnya ke Timur Tengah sejak perang antara Israel dan Hamas dimulai. Misi tersebut bertujuan untuk membahas kesepakatan gencatan senjata, pembebasan sandera, serta skenario pasca-perang.

Nate Evans, juru bicara Misi AS untuk PBB, menyatakan resolusi tersebut "merupakan kesempatan bagi Dewan untuk bersuara satu suara mendukung diplomasi yang sedang berlangsung di lapangan dan memberikan tekanan kepada Hamas untuk menerima kesepakatan yang tersedia."