NEW YORK, KOMPAS.TV - Rusia dan China menjatuhkan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan usulan Amerika Serikat (AS) untuk perkara serangan Israel terhadap Gaza, Jumat (22/3/2024). Kedua negara itu menyatakan naskah resolusi alternatif, yang dianggap seimbang dan apolitis, sedang disebarkan oleh anggota tidak tetap, dengan Rusia dan China menyatakan akan mendukung.
Naskah usulan AS diveto anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni China dan Rusia, dalam pemungutan suara yang terdiri dari 11 suara mendukung, tiga menolak (Aljazair, China, Rusia), dan satu abstain (Guyana).
Menurut Rusia, China, dan Aljazair, resolusi tersebut hanya menegaskan gencatan senjata "sangat penting" atau imperatif, tidak menuntut apalagi memerintahkan Israel melakukan gencatan senjata.
Ada spekulasi Dewan Keamanan PBB mungkin akan kembali bersidang di New York untuk membahas naskah baru, dan Rusia serta China menyatakan akan mendukung naskah baru tersebut.
Beberapa duta besar menyatakan dukungan mereka terhadap naskah baru yang diajukan oleh kelompok "E-10", atau 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan, yang menyerukan gencatan senjata segera.
Kesepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menyusun resolusi mereka sendiri yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera selama bulan suci muslim Ramadan yang dimulai pada 10 Maret agar "dihormati oleh semua pihak dan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan dan permanen."
Resolusi tersebut juga menekankan perlunya "pembebasan sandera segera dan tanpa syarat", serta mendesak untuk melindungi warga sipil dan menyampaikan bantuan kemanusiaan di seluruh Jalur Gaza.
Baca Juga: AS Edarkan Usulan Resolusi Dewan Keamanan PBB, Mendukung Upaya Global Akhiri Serangan atas Gaza
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia dalam sidang Dewan Keamanan menyatakan AS berulang kali menjanjikan kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran. Sekarang, kata Nebenzia, AS akhirnya menyadari perlunya gencatan senjata, ketika lebih dari 30.000 warga Gaza telah meninggal.
Ia mengatakan AS mencoba "menjual produk" kepada Dewan Keamanan PBB dengan menggunakan kata "imperatif" dalam resolusinya. "Ini tidak cukup, dan Dewan harus menuntut gencatan senjata," demikian kata Nebenzia.
Ia mengatakan tidak ada tuntutan untuk gencatan senjata dalam teks usulan AS. Nebenzia menuding kepemimpinan AS dengan sengaja menyesatkan masyarakat internasional dan hanya bermain untuk pemilih AS menjelang pemilu untuk memberikan umpan palsu dengan tuntutan gencatan senjata palsu.
Sumber : Associated Press / United Nations
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.