China Buka Akses Pinjaman bagi Pengembang Properti, Upaya Terbaru Akhiri Krisis Utang Berkepanjangan

Aturan baru menyatakan pinjaman bank tidak boleh digunakan membeli perumahan komersial atau perumahan sewaan atau memulai konstruksi baru maupun membeli tanah.

Selain itu, pinjaman tidak boleh melebihi 70% dari nilai properti yang dijadikan jaminan dan umumnya berjangka waktu maksimal 10 tahun, dengan batas absolut 15 tahun.

Pemerintah China juga memerintahkan bank untuk melakukan penelitian dengan cermat sebelum dan setelah pinjaman diberikan untuk mengurangi dan meminimalkan risiko.

Belum jelas apa dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aturan baru ini pada krisis secara keseluruhan yang melanda pasar properti.

Penjualan tanah sudah lama menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang sekarang berjuang dengan utang yang bertambah. Sementara itu, penundaan konstruksi rumah baru telah memukul kontraktor dan pemasok material konstruksi serta perabot rumah.

Dalam catatan riset, ekonom UBS mengatakan, "Kecepatan dan ukuran potensial pinjaman tersebut tetap tidak pasti karena bank kemungkinan akan memantau komersialitas dan risiko dari pinjaman semacam itu."

Namun, mereka menambahkan, langkah ini merupakan "langkah signifikan" untuk meningkatkan dukungan bagi pengembang.

Penjualan rumah baru dan harga rumah telah menurun, mengurangi keinginan konsumen untuk berbelanja karena sebagian besar kekayaan keluarga China cenderung terikat pada properti. Industri ini secara keseluruhan menyumbang sekitar seperempat dari aktivitas bisnis di China.

"Untuk meningkatkan pembiayaan pengembang secara mendasar dan berkelanjutan, penjualan properti perlu berhenti menurun dan mulai pulih, yang mungkin memerlukan upaya kebijakan lebih lanjut untuk menstabilkan pasar properti," demikian laporan UBS.