China Buka Akses Pinjaman bagi Pengembang Properti, Upaya Terbaru Akhiri Krisis Utang Berkepanjangan

BANGKOK, KOMPAS.TV - China mengeluarkan kebijakan dan aturan baru untuk memperluas akses pinjaman bank komersial bagi pengembang properti, Rabu (24/1/2024). Kebijakan itu diumumkan saat Beijing memperkuat upaya mengakhiri krisis yang berlarut-larut di industri real estat. Berikut rincian kebijakan tersebut.

Kebijakan ini akan memungkinkan perusahaan properti untuk menggunakan pinjaman bank, yang dijaminkan dengan properti komersial seperti kantor dan pusat perbelanjaan, untuk melunasi pinjaman dan obligasi lainnya serta untuk menutup biaya operasional.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh People's Bank of China atau Bank Rakyat China, Administrasi Regulasi Keuangan Nasional, dan Kementerian Keuangan pada Rabu (24/1) malam, seperti dilaporkan oleh Associated Press, Kamis (25/1).

Beijing pekan ini bergerak menstabilkan pasar keuangan yang terganggu dan berupaya mendongkrak ekonomi dengan melepaskan lebih banyak uang ke dalam perputaran ekonomi untuk pemberian pinjaman dengan berbagai cara. Hal tersebut termasuk perubahan syarat batas cadangan dana yang dipegang bank.

Lonjakan langkah-langkah baru dan pernyataan dari pejabat senior Partai Komunis tentang perlunya menstabilkan pasar keuangan dan membangun kepercayaan pada ekonomi, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia, tampaknya mencerminkan tekad baru untuk kembali melaju pada pertumbuhan.

Puluhan pengembang gagal bayar utang setelah pemerintah menindak keras peminjaman berlebih di industri tersebut beberapa tahun yang lalu.

Pengembang terbesar, China Evergrande, masih berusaha menyelesaikan lebih dari $300 miliar utangnya dan Pengadilan Hong Kong dijadwalkan akan mengadakan sidang mendengarkan rencana restrukturisasi mereka minggu depan.

Kebijakan terbaru ini bukanlah pembalikan penuh dari upaya untuk mengekang utang dan mengendalikan risiko di industri properti.

Baca Juga: China Kurangi Syarat Cadangan Bank untuk Dorong Pertumbuhan, Suntikkan 141 Miliar Dollar ke Ekonomi