Sekjen PBB Gunakan Wewenang Khusus, Ingatkan Dewan Keamanan soal Bencana Kemanusiaan di Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sekjen PBB Antonio Guterres, hari Rabu (6/12/2023) di New York, menggunakan wewenang khusus pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan oleh Sekjen PBB, memperingatkan Dewan Keamanan tentang bencana kemanusiaan yang akan terjadi di Gaza, mendesak anggota Dewan Keamanan untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.

Surat Sekjen PBB kepada 15 anggota dewan tersebut menyatakan sistem kemanusiaan di Gaza berisiko runtuh total setelah dua bulan diserang terus menerus, menciptakan "penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik, serta trauma kolektif," dan Guterres menuntut agar warga sipil terhindar dari kerugian yang lebih besar.

Guterres menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa sekretaris jenderal dapat memberitahukan dewan tentang hal-hal yang diyakininya mengancam perdamaian dan keamanan dunia, "Komunitas internasional punya tanggung jawab menggunakan semua pengaruhnya guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengakhiri krisis ini," katanya.

Jurubicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan sekretaris jenderal akan membahas krisis Gaza di Dewan Keamanan minggu ini dan mendesak agar dilakukan gencatan senjata kemanusiaan.

Sebuah rancangan resolusi singkat yang disirkulasikan kepada anggota dewan hari Rabu malam oleh Uni Emirat Arab, perwakilan Arab di Dewan Keamanan PBB, akan bertindak sesuai dengan surat Guterres berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB.

Resolusi tersebut menuntut "gencatan senjata kemanusiaan segera" dan menyatakan "kekhawatiran serius atas situasi bencana di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk sipil Palestina."

Baca Juga: Amnesty Internasional: Israel Gunakan Senjata AS saat Serang Gaza dan Bunuh 43 Warga Sipil Palestina

Sebelumnya pada hari Rabu, Grup 22 negara Arab di PBB dengan tegas mendukung gencatan senjata. Riyad Mansour, duta besar Palestina di PBB, mengatakan sangat penting bagi badan paling berpengaruh di PBB ini untuk menuntut berhentinya konflik.

Namun, Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, punya kekuasaan veto di Dewan Keamanan dan tidak mendukung gencatan senjata.

Pada hari Selasa, duta besar AS Robert Wood mengatakan kepada wartawan bahwa peran Dewan Keamanan dalam perang Israel-Gaza "bukanlah untuk menghalangi diplomasi penting yang sedang berlangsung di lapangan ... karena kita telah melihat beberapa hasil, meskipun tidak sebesar yang kita ingin lihat."

Resolusi Dewan Keamanan pada saat ini, katanya, "tidak akan berguna."

Mansour mengatakan sebuah delegasi menteri dari negara-negara Arab dan Organisasi Kerjasama Islam OKI yang terdiri dari 57 anggota akan berada di Washington hari Kamis untuk bertemu pejabat AS dan mendorong gencatan senjata segera.

Duta Besar Israel di PBB, Gilad Erdan, mengatakan sekretaris jenderal PBB mengeksploitasi Pasal 99 untuk memberikan tekanan kepada Israel, menuduh Sekjen PBB tersebut "standar moralitas paling rendah" dan "bias terhadap Israel."

"Desakan untuk gencatan senjata oleh sekretaris jenderal sebenarnya adalah panggilan untuk mempertahankan pemerintahan Hamas yang penuh tindakan teror di Gaza," ujar Erdan dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Senat AS Blokir Bantuan ke Militer Israel: yang Dilakukan Pemerintahan Netanyahu Tak Bermoral

"Alih-alih Sekretaris Jenderal secara tegas menyoroti tanggung jawab Hamas atas situasi ini dan mendesak para pemimpin teroris untuk menyerahkan diri dan melepaskan sandera, yang dapat mengakhiri perang, Sekretaris Jenderal memilih untuk terus memainkan peran dalam tangan Hamas." kata Erdan.

Dalam suratnya, Guterres mengecam "tindakan teror yang mengerikan" dan pembunuhan brutal lebih dari 1.200 orang di Israel oleh militan Hamas pada 7 Oktober serta penculikan sekitar 250 orang dalam serangan yang memicu perang. Ia mendesak pembebasan segera dari lebih dari 130 orang yang masih disandera.

Namun, Guterres mencatat memburuknya keadaan Gaza akibat tindakan militer terus-menerus Israel yang mengklaim bertujuan untuk menghancurkan Hamas. Lebih dari 16.200 orang tewas dibunuh Israel dan sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza dipaksa mengungsi ke area yang semakin kecil.

"Dalam kondisi yang putus asa ini, tanpa tempat perlindungan atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, saya memperkirakan ketertiban umum akan benar-benar runtuh segera karena kondisi yang putus asa, membuat bantuan kemanusiaan yang terbatas pun menjadi tidak mungkin," kata Guterres.

Dujarric, juru bicara PBB, mengatakan kepada wartawan sebelumnya bahwa penggunaan Pasal 99 adalah "langkah konstitusional yang sangat dramatis oleh sekretaris jenderal."

Pasal 99 Piagam PBB sebelumnya hanya satu kali digunakan, yaitu pada bulan Desember 1971 oleh mantan Sekretaris Jenderal U Thant kepada dewan keamanan yang menyatakan keyakinannya bahwa situasi di Pakistan Timur, sekarang Bangladesh, dan subkontinennya mengancam perdamaian dan keamanan dunia, kata Dujarric.

"Seseorang tidak menggunakan pasal ini dengan enteng," ujarnya. "Saya pikir, mengingat situasi di lapangan dan risiko runtuhnya tidak hanya operasi kemanusiaan kita tetapi juga ketertiban sipil, itu sesuatu yang dia rasa perlu dilakukan sekarang."