Dewan Keamanan PBB Berusaha untuk Kelima Kalinya Rumuskan Resolusi Perang Israel - Hamas

NEW YORK, KOMPAS.TV - Setelah empat upaya gagal, Dewan Keamanan PBB mencoba untuk kelima kalinya memutuskan resolusi soal perang Israel-Hamas, namun masih belum jelas apakah perbedaan serius dapat diatasi untuk menghasilkan konsensus dalam perumusan.

Draf saat ini yang sedang dinegosiasikan menuntut "jeda kemanusiaan yang diperpanjang segera" di seluruh Gaza untuk memberi bantuan yang sangat dibutuhkan warga sipil.

Draf tersebut juga akan menuntut agar "semua pihak" mematuhi hukum kemanusiaan internasional yang mewajibkan perlindungan bagi warga sipil, menyerukan perlindungan khusus untuk anak-anak, dan melarang penyanderaan.

Namun, draf yang diusulkan oleh anggota dewan Malta dan diperoleh oleh Associated Press hari Selasa, (14/11/2023) tidak menyebutkan gencatan senjata.

Draf tersebut juga tidak merujuk pada serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 lainnya.

Juga tidak menyebutkan serangan udara dan serangan darat balasan Israel di Gaza yang dikuasai Hamas yang, menurut kementerian kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 11.000 warga Palestina, dua pertiga di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Lima belas anggota dewan,  yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, telah lumpuh sejak perang dimulai. Ini dipicu perbedaan internal, terutama antara China dan Rusia yang ingin gencatan senjata segera, sementara Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, meminta jeda kemanusiaan tetapi menentang setiap penyebutan gencatan senjata.

Dalam empat upaya sebelumnya, resolusi yang disusun oleh Brasil mendapat veto Amerika Serikat, resolusi yang disusun oleh AS mendapat veto Rusia dan China, dan dua resolusi yang disusun Rusia gagal mendapatkan setidaknya sembilan suara "ya" yang diperlukan untuk diadopsi.

Beberapa diplomat di Dewan Keamanan PBB mengatakan pihak yang saling bertentangan semakin mendekat. Dua orang mengatakan bahwa pemungutan suara terhadap draf terbaru ini bisa dilakukan pada Rabu ini, tetapi delegasi masih berkonsultasi dengan ibu kota mereka.

Baca Juga: Tentara Israel Menyerbu Masuk Kompleks Rumah Sakit Al Shifa di Gaza, Korban Sipil Berjatuhan

Resolusi yang sedang dipertimbangkan menyatakan bahwa jeda kemanusiaan harus "punya jumlah hari yang cukup" untuk membuka koridor bagi akses yang tidak menghalangi PBB, Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan pekerja bantuan lainnya untuk memasok air, listrik, bahan bakar, makanan, dan persediaan medis kepada semua yang membutuhkan.

Draf tersebut mengatakan jeda tersebut juga harus memungkinkan perbaikan infrastruktur yang penting dan memungkinkan upaya penyelamatan dan pemulihan yang mendesak.

Setelah kegagalan resolusi Dewan Keamanan yang keempat, negara-negara Arab berbalik kepada Majelis Umum yang terdiri dari 193 anggota dan berhasil mendapatkan dukungan luas untuk resolusi yang menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan" di Gaza yang dimaksudkan untuk mengarah pada penghentian pertempuran antara Israel dan Hamas.

Ini adalah respons Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama terhadap perang tersebut. Tetapi, berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak punya kekuatan hukum, meskipun merupakan barometer opini dunia.

Suara tersebut adalah 120-14 dengan 45 abstain. Dari lima anggota Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, Rusia, China, dan Prancis memberikan suara mendukung, Amerika Serikat memberikan suara menentang, dan Inggris abstain.

Resolusi Majelis Umum diadopsi pada 27 Oktober dan Israel setuju pada 9 November untuk memberikan jeda selama empat jam. Tetapi hanya bantuan yang sangat terbatas yang dikirimkan ke Gaza melalui perlintasan Rafah dari Mesir, dan bencana kemanusiaan terus terjadi.

Richard Gowan, direktur International Crisis Group untuk urusan PBB, mengatakan oposisi AS terhadap kata gencatan senjata "adalah hadiah yang terus menerus bagi Rusia secara diplomatis."

Dia mengatakan sementara banyak diplomat berpikir Rusia menuntut gencatan senjata "untuk alasan yang sebagian besar bersifat sinis demi membuat Amerika terlihat buruk," posisi Moskow "lebih dekat dengan pemikiran dewan yang sebenarnya, dan AS terlihat terisolasi."

Ironisnya adalah, Dewan Keamanan telah menyerukan gencatan senjata dalam perang dari Balkan hingga Suriah "dengan sedikit atau tanpa dampak," kata Gowan.

"Panggilan gencatan senjata PBB akan mempermalukan tetapi tidak benar-benar membatasi Israel," katanya. "Tetapi AS jelas merasa bahkan langkah simbolis seperti itu terlalu berisiko secara politik."

Baca Juga: Sekjen PBB Terguncang atas Serangan ke Rumah Sakit Gaza, Desak Gencatan Senjata Demi Kemanusiaan

Di sisi lain, jumlah kematian warga Palestina akibat serangan Israel di Jalur Gaza terus meningkat menjadi 11.320 orang, kata kantor media pemerintah pada Selasa.

"Para korban termasuk 4.650 anak-anak dan 3.145 perempuan, sementara 29.200 lainnya terluka," kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan.

Menurut pernyataan tersebut, 3.600 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya, termasuk 1.755 anak-anak.

 

"Sebanyak 198 tenaga medis, 22 personel pemadam kebakaran, dan 51 jurnalis juga tewas dalam serangan-serangan tersebut," tambahnya.

"Agresi Israel telah membuat 25 rumah sakit dan 52 pusat perawatan kesehatan tidak berfungsi, sementara 55 ambulans diserang oleh pasukan Israel," kata pernyataan itu.

Kantor media tersebut mengatakan 40 pasien meninggal di dalam Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza dalam lima hari terakhir akibat pengepungan Israel dan kekurangan bahan bakar.