Rakyat Australia Gelar Referendum Bersejarah, Suara Pribumi Aborigin untuk Parlemen 14 Oktober 2023

CANBERRA, KOMPAS.TV - Rakyat Australia akan memberikan suara pada 14 Oktober mendatang dalam referendum usulan undang-undang untuk membentuk apa yang disebut sebagai "Suara Pribumi" dalam parlemen, dalam referendum pertama negara ini dalam satu generasi.

Perdana Menteri Anthony Albanese, Rabu (30/8/2023), mengumumkan tanggal referendum, memicu lebih dari enam minggu kampanye yang semakin intens oleh kedua pihak yang berselisih pendapat.

Melansir Associated Press, referendum akan mengukuhkan dalam konstitusi, Suara Pribumi di Parlemen, bertujuan memberi suara lebih banyak kepada minoritas etnis yang paling terpinggirkan di negara ini dalam kebijakan pemerintah.

Albanese mendorong masyarakat untuk memberikan suara "ya" karena jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari 80% populasi pribumi Australia - orang-orang pribumi Aborigin dan Kepulauan Torres - bermaksud melakukannya.

"Marilah kita sangat jelas mengenai alternatifnya: karena memilih 'tidak' tidak akan membawa ke mana-mana. Ini berarti tidak ada perubahan," kata Albanese kepada 400 pendukung suara di kota Adelaide.

"Memilih 'tidak' menutup pintu peluang untuk maju. Saya katakan hari ini, jangan menutup pintu pengakuan konstitusional, jangan menutup pintu untuk mendengarkan komunitas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jangan menutup pintu ide yang berasal dari orang-orang Aborigin dan Kepulauan Torres sendiri, dan jangan menutup pintu bagi generasi berikutnya dari orang-orang pribumi Australia. Coblos 'ya'," tambah Albanese.

Australia belum pernah mengadakan referendum sejak tahun 1999 dan referendum belum pernah disetujui sejak tahun 1977. Tidak ada referendum yang pernah disetujui tanpa dukungan lintas partai dan partai-partai utama masih berselisih mengenai Suara Pribumi ini.

Baca Juga: Respons Australia Atas Tindakan Militer Myanmar yang Menahan Aung San Suu Kyi

Para pendukung berpendapat bahwa memberikan suara kepada orang Pribumi untuk turut serta dalam kebijakan yang memengaruhi hidup mereka akan mengurangi kerugian yang mereka alami.

Orang Pribumi Australia menyumbang 3,8% dari populasi dan mereka meninggal sekitar delapan tahun lebih muda daripada populasi luas Australia.

Megan Davis, seorang pengacara Pribumi yang membantu merancang proposal Suara Pribumi, mengatakan penduduk Pribumi di pedalaman tidak perlu pindah ke ibu kota nasional Canberra untuk "berbicara tentang hukum dan kebijakan yang dibuat tentang hidup mereka."

"Praktik terbaik secara global mengatakan kepada kita bahwa manusia cenderung berkembang lebih baik jika mereka memiliki kendali atas hidup mereka," kata Davis kepada audiens yang sama dengan Albanese. "Untuk bermimpi, punya visi, membuat rencana: ini adalah inti dari Suara. Ini memungkinkan orang-orang kami memiliki tempat di meja."

Para pendukung Suara mengatakan tidak akan ada hak veto Pribumi atas kebijakan pemerintah dan para legislator bebas untuk mengabaikan representasi dari Suara.

Namun para penentang berpendapat, pengadilan mungkin akan menafsirkan kekuatan konstitusional Suara dengan cara yang tidak dapat diprediksi, menciptakan ketidakpastian hukum. Mereka juga mengatakan Suara Pribumi ini akan menjadi perubahan terbesar yang pernah terjadi dalam demokrasi Australia dan akan memecah belah bangsa menurut garis rasial.

Albanese lama mempertahankan keyakinannya bahwa referendum ini akan berhasil meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa dukungan mayoritas margin untuk Suara ini merosot dalam beberapa bulan terakhir karena perdebatan publik semakin memanas dan memecah belah.

Baca Juga: Kepala Suku Pribumi Brasil Ini Kirim Surat ke Macron Minta Tolong Selamatkan Hutan Amazon

Para pendukung Suara mengeluh perusahaan media sosial belum melakukan cukup untuk menghindari pelecehan rasial dalam argumen ini.

Para penentang, termasuk pemimpin oposisi Peter Dutton, calon perdana menteri Australia, berpendapat sistem ini condong kepada suara "ya". "Jadikanlah ini proses yang adil daripada mencoba memengaruhi sistem dan mencoba memiringkannya demi suara 'ya'," kata Dutton.

Sistem ini mengharuskan pemilih untuk menulis "ya" atau "tidak" pada surat suara mereka. Tetapi Komisi Pemilihan Australia, yang mengatur pemilihan federal dan referendum, telah mengatakan bahwa mereka akan menerima tanda centang sebagai suara afirmatif, tetapi tanda silang akan dianggap sebagai suara tidak sah.

Para penentang Suara menginginkan tanda silang ditambahkan ke jumlah suara "tidak". Para pendukung Suara menuduh Dutton berupaya menggoyahkan kepercayaan pada sistem pemungutan suara.

Komisi mengatakan keputusan bahwa tanda silang akan terbuka untuk penafsiran, dan oleh karena itu tidak sah telah tidak berubah sejak tahun 1988. Proporsi suara tidak sah, termasuk yang ditandai dengan tanda silang, pada referendum terakhir hanya 0,86% dari total suara yang masuk, kata komisi tersebut.

Sebagian besar pengamat sepakat hasil referendum tidak mungkin dipengaruhi oleh proporsi kecil suara yang ditandai dengan tanda silang.

Komisi mulai mendistribusikan 13 juta pamflet kepada rumah tangga yang berisi argumen yang ditulis oleh para legislator yang mendukung dan menentang Suara. Pamflet-pamflet tersebut akan diantar kepada populasi Australia yang berjumlah 26 juta pada pertengahan September.

Baca Juga: Australia Ubah Lagu Kebangsaan, Sejarah Panjang Kaum Pribumi Jadi Alasan

Para penentang juga menuduh pemerintah gagal memberikan detail yang cukup mengenai siapa yang akan menjadi bagian dari Suara dan bagaimana cara kerjanya.

"Jika Anda tidak tahu, coblos 'tidak'," demikian kampanye penentang mengajak para pemilih yang ragu.

Sementara beberapa penentang berpendapat bahwa proposal Suara ini terlalu radikal, yang lain berpendapat proposal ini tidak cukup radikal.

Senator Pribumi independen Lidia Thorpe mengatakan kepada National Press Club bulan ini bahwa Suara ini akan menjadi "badan penasihat tanpa kekuatan" yang menghina kecerdasan orang-orang Pribumi Australia.

Dia mendesak Albanese untuk membatalkan referendum ini, dengan mengatakan kegagalan referendum ini akan mengungkapkan Australia sebagai negara yang rasialis.

Albanese setuju hasil referendum akan memengaruhi pandangan internasional terhadap Australia. 

"Ini ... tentang bagaimana orang Australia melihat diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana dunia melihat Australia," kata Albanese pada bulan April lalu.