Para pendukung Suara mengeluh perusahaan media sosial belum melakukan cukup untuk menghindari pelecehan rasial dalam argumen ini.
Para penentang, termasuk pemimpin oposisi Peter Dutton, calon perdana menteri Australia, berpendapat sistem ini condong kepada suara "ya". "Jadikanlah ini proses yang adil daripada mencoba memengaruhi sistem dan mencoba memiringkannya demi suara 'ya'," kata Dutton.
Sistem ini mengharuskan pemilih untuk menulis "ya" atau "tidak" pada surat suara mereka. Tetapi Komisi Pemilihan Australia, yang mengatur pemilihan federal dan referendum, telah mengatakan bahwa mereka akan menerima tanda centang sebagai suara afirmatif, tetapi tanda silang akan dianggap sebagai suara tidak sah.
Para penentang Suara menginginkan tanda silang ditambahkan ke jumlah suara "tidak". Para pendukung Suara menuduh Dutton berupaya menggoyahkan kepercayaan pada sistem pemungutan suara.
Komisi mengatakan keputusan bahwa tanda silang akan terbuka untuk penafsiran, dan oleh karena itu tidak sah telah tidak berubah sejak tahun 1988. Proporsi suara tidak sah, termasuk yang ditandai dengan tanda silang, pada referendum terakhir hanya 0,86% dari total suara yang masuk, kata komisi tersebut.
Sebagian besar pengamat sepakat hasil referendum tidak mungkin dipengaruhi oleh proporsi kecil suara yang ditandai dengan tanda silang.
Komisi mulai mendistribusikan 13 juta pamflet kepada rumah tangga yang berisi argumen yang ditulis oleh para legislator yang mendukung dan menentang Suara. Pamflet-pamflet tersebut akan diantar kepada populasi Australia yang berjumlah 26 juta pada pertengahan September.
Baca Juga: Australia Ubah Lagu Kebangsaan, Sejarah Panjang Kaum Pribumi Jadi Alasan
Para penentang juga menuduh pemerintah gagal memberikan detail yang cukup mengenai siapa yang akan menjadi bagian dari Suara dan bagaimana cara kerjanya.
"Jika Anda tidak tahu, coblos 'tidak'," demikian kampanye penentang mengajak para pemilih yang ragu.
Sementara beberapa penentang berpendapat bahwa proposal Suara ini terlalu radikal, yang lain berpendapat proposal ini tidak cukup radikal.
Senator Pribumi independen Lidia Thorpe mengatakan kepada National Press Club bulan ini bahwa Suara ini akan menjadi "badan penasihat tanpa kekuatan" yang menghina kecerdasan orang-orang Pribumi Australia.
Dia mendesak Albanese untuk membatalkan referendum ini, dengan mengatakan kegagalan referendum ini akan mengungkapkan Australia sebagai negara yang rasialis.
Albanese setuju hasil referendum akan memengaruhi pandangan internasional terhadap Australia.
"Ini ... tentang bagaimana orang Australia melihat diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana dunia melihat Australia," kata Albanese pada bulan April lalu.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.