Khawatirkan Pengaruh China di Sektor Artificial Intelligence, AS Kembali Gabung ke UNESCO

Dubes Palestina untuk UNESCO tidak memberikan komentar terkait keputusan AS tersebut. Satu-satunya utusan yang tidak mengungkapkan pujian adalah dubes China, Jin Yang. Ia mencatat dampak negatif dari absennya AS, dan berharap langkah ini menunjukkan keseriusan Washington dalam multilateralisme.

"Menjadi anggota organisasi internasional adalah masalah serius, dan kami berharap kembalinya AS kali ini berarti mereka mengakui misi dan tujuan organisasi ini," ujar dubes tersebut.

Direktur UNESCO Azoulay, yang berdarah Yahudi, mendapat pujian luas atas upayanya secara pribadi dalam membangun konsensus di antara diplomat Yordania, Palestina, dan Israel terkait resolusi-resolusi UNESCO yang sensitif.

Ia bertemu dengan anggota Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres untuk menjelaskan upayanya tersebut. Berkat negosiasi bipartisan tersebut, ia percaya keputusan AS untuk kembali bergabung bersifat jangka panjang, terlepas dari siapa yang memenangkan pemilihan presiden tahun depan.

Baca Juga: Meski Ditentang Rusia, UNESCO Tetapkan Odesa sebagai Warisan Dunia di Ukraina

"Peristiwa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir berarti bahwa UNESCO penting," ujarnya. "Dan ketika Anda absen dari itu, Anda kehilangan sesuatu. Anda kehilangan sesuatu bagi pengaruh Anda di dunia, tetapi juga untuk kepentingan nasional Anda sendiri."

Menurut rencana tersebut, pemerintah AS akan membayar tunggakan kontribusi tahun 2023 beserta kontribusi bonus sebesar USD 10 juta pada tahun ini yang akan dialokasikan untuk pendidikan Holokaus, pelestarian warisan budaya di Ukraina, keamanan jurnalis, serta pendidikan sains dan teknologi di Afrika, seperti yang disebutkan dalam surat Verma.

Pemerintahan Biden mengajukan permintaan anggaran sebesar USD 150 juta untuk tahun 2024 guna membayar tunggakan kontribusi dan hutang kepada UNESCO. Rencana ini juga memperkirakan permintaan serupa untuk tahun-tahun berikutnya sampai seluruh hutang sebesar USD 619 juta dilunasi.

Jumlah tersebut merupakan sebagian besar dari anggaran operasional tahunan UNESCO sebesar USD 534 juta. Sebelum meninggalkan lembaga ini, AS menyumbang 22 persen dari pendanaan keseluruhan UNESCO.

Diplomat UNESCO menyatakan harapannya bahwa kembalinya AS akan membawa "ambisi yang lebih besar dan ketenangan yang lebih besar" serta memberikan energi pada program-program untuk mengatur kecerdasan buatan, pendidikan anak perempuan di Afghanistan, dan mencatat korban perbudakan di Karibia.

Diplomat tersebut mengatakan UNESCO juga "akan menyambut" kembalinya Israel jika negara tersebut ingin bergabung kembali. Belum ada respons langsung dari pemerintah Israel.

Israel lama menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) punya prasangka anti-Israel. Tahun 2012, cuek dengan protes Israel, negara Palestina diakui sebagai negara pengamat non-anggota oleh Majelis Umum PBB.

Palestina mengeklaim Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, wilayah-wilayah yang dikuasai Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967, sebagai negara yang merdeka. Israel mengatakan upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan di PBB bertujuan untuk menghindari penyelesaian melalui perundingan dan bertujuan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar mengalah.

Sebelumnya, AS telah keluar dari UNESCO pada masa pemerintahan Reagan pada tahun 1984 karena dianggap lembaga tersebut dijalankan secara buruk, korup, dan digunakan untuk kepentingan Uni Soviet. AS kemudian bergabung kembali pada tahun 2003.