Khawatirkan Pengaruh China di Sektor Artificial Intelligence, AS Kembali Gabung ke UNESCO

PARIS, KOMPAS.TV - UNESCO mengumumkan Amerika Serikat (AS) berencana untuk bergabung kembali dengan lembaga kebudayaan dan ilmiah PBB tersebut, Senin (12/6/2023). Pengumuman itu juga disertai rencana pembayaran tunggakan lebih dari USD 600 juta atau senilai lebih dari Rp8,9 triliun.

AS rupanya khawatir atas makin berpengaruhnya China di tingkat dunia, terutama di sektor kebijakan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi dunia. 

Pejabat AS seperti laporan Associated Press, mengatakan keputusan untuk kembali bergabung itu didorong oleh kekhawatiran bahwa China mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS dalam pembuatan kebijakan UNESCO. Terutama dalam menetapkan standar AI dan pendidikan teknologi di seluruh dunia.

Keputusan ini harus melewati pemungutan suara negara-negara anggota UNESCO dalam beberapa minggu mendatang. Namun, persetujuan tampaknya hanya menjadi formalitas setelah tepuk tangan gemuruh yang menyambut pengumuman tersebut di markas besar UNESCO di Paris, Senin.

Tidak ada satu negara pun yang mempertanyakan kembalinya negara yang dulunya menjadi penyandang dana terbesar bagi lembaga ini.

AS dan Israel menghentikan pendanaan mereka untuk UNESCO setelah lembaga tersebut memutuskan mengakui Palestina sebagai anggota negara pada tahun 2011.

Pemerintahan Trump memutuskan untuk sepenuhnya menarik diri dari UNESCO tahun 2017, dengan alasan adanya prasangka anti-Israel yang berkelanjutan dan masalah manajemen.

Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay berusaha mengatasi kekhawatiran tersebut sejak terpilih menjadi kepala lembaga ini tahun 2017, dan upayanya tersebut tampaknya membuahkan hasil.

"Ini adalah momen bersejarah bagi UNESCO," ujarnya, Senin. "Ini juga merupakan hari yang penting untuk multilateralisme."

Wakil Menlu AS Bidang Manajemen dan Sumber Daya Richard Verma mengirimkan surat pada pekan lalu kepada Azoulay untuk meresmikan rencana kembalinya AS. Menurut surat yang disampaikan secara langsung dan diperoleh oleh AP, Verma menyebutkan kemajuan dalam upaya menghindari politisasi perdebatan tentang Timur Tengah dan mereformasi manajemen lembaga tersebut.

Baca Juga: Naskah Hikayat Aceh Resmi Diakui UNESCO Sebagai Warisan Dunia

Keputusan ini memberikan dorongan besar bagi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), yang dikenal dengan program Warisan Dunia-nya serta proyek-proyek untuk melawan perubahan iklim dan mengajarkan membaca kepada anak perempuan.

Meskipun keanggotaan Palestina di UNESCO menjadi pemicu terjadinya pertikaian antara AS dan lembaga ini, kembalinya AS lebih berkaitan dengan meningkatnya pengaruh China.

Wakil Menlu AS Bidang Manajemen John Bass bulan Maret mengatakan absennya AS dari UNESCO memperkuat China dan "mengurangi kemampuan kita untuk efektif dalam mempromosikan visi kita tentang dunia bebas."

Ia mengatakan UNESCO punya peran penting dalam menetapkan dan membentuk standar pengajaran teknologi dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. "Jadi jika kita benar-benar serius dalam persaingan di era digital dengan China, kita tidak bisa lagi absen," katanya.

Keputusan AS ini tidak membahas status Palestina. Meskipun Palestina adalah anggota UNESCO, secara praktis, mereka semakin jauh dari kemerdekaan mereka. Tidak ada perundingan perdamaian yang serius dalam satu dekade terakhir, dan pemerintahan Israel yang baru diisi oleh pihak garis keras yang menentang kemerdekaan Palestina.