UMNO Setuju Dukung Pembentukan Pemerintahan Persatuan, Kemelut Politik Malaysia Temui Titik Terang

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV – Pimpinan tertinggi UMNO pada Kamis (24/11/2022) menyepakati keputusan Raja Malaysia untuk membentuk pemerintahan persatuan, membawa Ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim selangkah lebih dekat ke jabatan perdana menteri yang sudah dia diincar selama hampir 25 tahun.

Seperti dilansir Straits Times, Kamis (24/11/2022), keputusan tertinggi UMNO itu terjadi menjelang pertemuan Dewan Penguasa yang dijadwalkan pukul 10.30 pagi, di mana Sultan Abdullah Ahmad Shah akan berunding dengan sembilan raja negara bagian.

Namun, keputusan setelah pertemuan dewan tertinggi UMNO selama empat jam belum disahkan oleh Barisan Nasional (BN) yang lebih luas, serta 30 anggota parlemen hasil pemilu dari koalisi tersebut.

“Dewan Agung dengan suara bulat memutuskan untuk menjunjung titah raja agar BN mendukung dan berpartisipasi dalam pemerintahan persatuan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional (PN) untuk memastikan pemerintahan yang stabil dan sejahtera dapat terbentuk,” kata Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan dalam sebuah konferensi pers. 

Ketua Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin, setelah audiensi bersama dengan mitranya dari PH, Datuk Seri Anwar di istana hari Selasa, menolak berpartisipasi dalam pemerintahan bersama dengan saingan sengitnya di PH, karena mengklaim koalisinya mendapat dukungan dari 115 dari 222 anggota parlemen hasil pemilu.

Anggota dewan Puad Zarkashi menjelaskan “banyak wartawan yang menanyakan PH atau PN. Jawabannya sederhana. PN menolak pemerintah persatuan”.

Dewan tertinggi UMNO juga memberikan dukungan penuh kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi untuk terus memimpin BN, setelah dia mendapat kecaman dari karena menjanjikan dukungan 30 anggota parlemen BN kepada Anwar Ibrahim pada hari Selasa meskipun koalisi memutuskan untuk tetap netral.

Baca Juga: Raja Malaysia Bertemu Seluruh Sultan dan Penguasa Wilayah, Musyawarahkan Kemelut Politik Terbaru

The Straits Times melaporkam telah melihat surat yang ditandatangani oleh para pemimpin dari ketiga sekutu BN yang meminta Zahid mundur, dan tindakan disipliner akan diambil jika mantan wakil perdana menteri itu menolak.

Dewan tertinggi BN diperkirakan akan bertemu pada Kamis pagi.

Kekalahan telak bagi BN yang dulunya dominan membuat Anwar dan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon terdepan untuk menjadi perdana menteri, dengan partai mereka memimpin koalisi masing-masing dengan 82 dan 79 anggota parlemen.

Tadi malam, Ketua Barisan Nasional BN, Zahid Hamidi, dituduh berbohong kepada Raja Malaysia dan menentang sikap kolektif koalisi untuk tetap netral dalam pertarungan sengit antara dua aliansi yang lebih besar untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Kepemimpinan tertinggi BN sebelumnya sepakat pada mereka akan mengambil posisi netral karena aliansi Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) berlomba untuk mendapatkan dukungan dari anggota parlemen untuk mengontrol Parlemen setelah pemilihan umum yang tidak meyakinkan pada hari Sabtu lalu.

Mantan menteri Kabinet Annuar Musa kemarin mengklaim Zahid melakukan "tindakan tidak berperasaan" dengan mengirimkan surat kepada Sultan Abdullah Ahmad Shah, yang menengahi krisis tersebut, mengklaim semua 30 Anggota Parlemen BN mendukung PH.

"Jika surat kepada Raja merupakan upaya berbohong kepada penguasa, itu adalah pelanggaran yang sangat berat," kata Tan Sri Annuar dalam sebuah posting Facebook pada hari Rabu. Dia memposting salinan surat yang dikirim ke penguasa. Dua pemimpin BN telah mengkonfirmasi kebenaran surat itu.

Baca Juga: Inilah Kekuasaan Besar Raja Malaysia, Bisa Tunjuk Perdana Menteri Bila Politik Buntu

Salah satu dari empat partai komponen BN, Malaysian Chinese Association (MCA), telah memperbaharui seruannya agar Zahid mengundurkan diri.

Sekretaris Jenderal MCA Chong Sin Woon mengatakan "klaim dalam surat itu benar-benar tidak sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh dewan tertinggi BN".

“Dalam kedua pertemuan tersebut, dewan tertinggi memutuskan bahwa BN tidak akan mendukung siapa pun sebagai perdana menteri saat ini,” tambahnya.

PH, yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, memenangkan 82 kursi sementara rivalnya PN, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, memenangkan 73 kursi.

Keduanya bersaing untuk menjadi perdana menteri Malaysia ke-10 dan merayu BN, yang punya 30 kursi di Parlemen federal yang beranggotakan 222 orang.

Minimal 112 kursi diperlukan untuk mengamankan mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.

Barisan Nasional memenangkan 30 kursi, dibandingkan dengan 54 kursi tahun 2018 ketika koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak ditendang dari kekuasaan untuk pertama kalinya.