UMNO Setuju Dukung Pembentukan Pemerintahan Persatuan, Kemelut Politik Malaysia Temui Titik Terang

Tadi malam, Ketua Barisan Nasional BN, Zahid Hamidi, dituduh berbohong kepada Raja Malaysia dan menentang sikap kolektif koalisi untuk tetap netral dalam pertarungan sengit antara dua aliansi yang lebih besar untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Kepemimpinan tertinggi BN sebelumnya sepakat pada mereka akan mengambil posisi netral karena aliansi Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) berlomba untuk mendapatkan dukungan dari anggota parlemen untuk mengontrol Parlemen setelah pemilihan umum yang tidak meyakinkan pada hari Sabtu lalu.

Mantan menteri Kabinet Annuar Musa kemarin mengklaim Zahid melakukan "tindakan tidak berperasaan" dengan mengirimkan surat kepada Sultan Abdullah Ahmad Shah, yang menengahi krisis tersebut, mengklaim semua 30 Anggota Parlemen BN mendukung PH.

"Jika surat kepada Raja merupakan upaya berbohong kepada penguasa, itu adalah pelanggaran yang sangat berat," kata Tan Sri Annuar dalam sebuah posting Facebook pada hari Rabu. Dia memposting salinan surat yang dikirim ke penguasa. Dua pemimpin BN telah mengkonfirmasi kebenaran surat itu.

Baca Juga: Inilah Kekuasaan Besar Raja Malaysia, Bisa Tunjuk Perdana Menteri Bila Politik Buntu

Salah satu dari empat partai komponen BN, Malaysian Chinese Association (MCA), telah memperbaharui seruannya agar Zahid mengundurkan diri.

Sekretaris Jenderal MCA Chong Sin Woon mengatakan "klaim dalam surat itu benar-benar tidak sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh dewan tertinggi BN".

“Dalam kedua pertemuan tersebut, dewan tertinggi memutuskan bahwa BN tidak akan mendukung siapa pun sebagai perdana menteri saat ini,” tambahnya.

PH, yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, memenangkan 82 kursi sementara rivalnya PN, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, memenangkan 73 kursi.

Keduanya bersaing untuk menjadi perdana menteri Malaysia ke-10 dan merayu BN, yang punya 30 kursi di Parlemen federal yang beranggotakan 222 orang.

Minimal 112 kursi diperlukan untuk mengamankan mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan baru.

Barisan Nasional memenangkan 30 kursi, dibandingkan dengan 54 kursi tahun 2018 ketika koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak ditendang dari kekuasaan untuk pertama kalinya.