Majelis Umum PBB Putuskan Rusia Harus Ganti Rugi Perang ke Ukraina, Moskow Cuek dan Menolak Keras

NEW YORK, KOMPAS.TV - Rusia cuek dan menolak keras keputusan Majelis Umum PBB hari Senin yang mengadopsi resolusi, menyerukan Rusia untuk membayar ganti rugi perang ke Ukraina.

Seperti dilansir dari laman PBB, Selasa, (15/11/2022),  Wakil Perwakilan Federasi Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan Negara-negara yang menderita selama berabad-abad perbudakan dan pencurian sumber daya alam harus menuntut reparasi dari negara-negara Barat

Hampir 50 negara turut mensponsori resolusi tentang pembentukan mekanisme internasional untuk kompensasi atas kerusakan, kehilangan dan cedera, serta daftar untuk mendokumentasikan bukti dan klaim.

Majelis Umum adalah badan PBB yang paling representatif, terdiri dari 193 negara anggota.

Sembilan dari 94 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, dan 14 negara menentang, sementara 73 negara abstain termasuk Indonesia.

Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas mengadopsi rancangan resolusi tentang kompensasi atas kerusakan di Kiev . Resolusi tersebut didukung oleh 94 anggota organisasi, 14 menentang, perwakilan dari 73 negara lainnya abstain.

“Tentu saja, kecaman terhadap negara-negara Barat itu benar-benar tidak menyenangkan dan tidak nyaman bagi mereka, karena semua orang mengatakan tidak mungkin untuk memprioritaskan satu situasi krisis, yang saat ini sedang berkecamuk di dunia dengan intensitas bervariasi sekitar 30 konflik. Konflik Ukraina hanya salah satunya," katanya di saluran TV Rossiya 24.

Baca Juga: Indonesia dan 142 Anggota Majelis Umum PBB Kutuk Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina oleh Rusia

"Poin kedua yang dicela kepada mantan mitra Barat kami, jika Anda berbicara tentang reparasi, tentang kompensasi untuk apa pun, maka bukan Anda yang harus menuntut reparasi, tetapi negara-negara yang menderita selama berabad-abad dalam perbudakan, kolonialisme, dari perampokan sumber daya alam, embargo, dan sebagainya ... Negara-negara berkembang terutama, sehingga menunjukkan mereka tidak mendukung kunjungan semacam itu," tegas Polyansky.

Dalam mempresentasikan resolusi tersebut, Duta Besar Ukraina Sergiy Kyslytsya menggunakan pepatah alkitab bahwa “tidak ada yang baru di bawah matahari” sebagai motif di seluruh sambutannya.

Kyslysta bersikeras Rusia harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasionalnya.

“Tujuh puluh tujuh tahun yang lalu, Uni Soviet menuntut dan menerima reparasi, menyebutnya sebagai hak moral dari sebuah negara yang menderita perang dan pendudukan,” katanya.

“Hari ini, Rusia, yang mengklaim sebagai penerus tirani abad ke-20, melakukan segala cara untuk menghindari membayar harga untuk perang dan pendudukannya sendiri, mencoba melarikan diri dari pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya.”

Kyslytsya menunjukkan Rusia juga mendukung pembentukan Komisi Kompensasi PBB (UNCC), yang didirikan pada tahun 1991 setelah invasi Irak dan pendudukan Kuwait.

Komisi tersebut menyelesaikan mandatnya pada bulan Februari, lapornya, setelah membayar lebih dari $52 miliar sebagai ganti rugi kepada para korban.

Baca Juga: Rusia Hujani Ukraina dengan 100 Rudal, Hantam Fasilitas Energi, Hampir Seluruhnya Gelap Gulita

Duta Besar Ukraina untuk PBB menguraikan dampak perang Rusia di negaranya, termasuk pemboman yang menargetkan bangunan tempat tinggal dan infrastruktur, penghancuran hampir setengah dari jaringan listrik dan utilitas, pengungsian besar-besaran, dan kekejaman seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan deportasi paksa.

“Proposal ini bukan tentang Rusia saja. Ini akan bekerja untuk kepentingan semua orang yang diancam sekarang atau mungkin diancam nanti dengan menggunakan kekuatan,” katanya.

Berbicara sebelum pemungutan suara, Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya mencirikan rancangan resolusi tersebut sebagai “contoh klasik” dari sekelompok kecil Negara yang bertindak tidak berdasarkan hukum internasional, melainkan mencoba untuk menguduskan sesuatu yang ilegal.

Dia mengatakan negara-negara yang mendukung resolusi itu berusaha memposisikan Majelis Umum sebagai badan yudisial, padahal sebenarnya tidak.

“Negara-negara ini membual tentang betapa berkomitmennya mereka pada aturan hukum, tetapi pada saat yang sama, mereka mencemooh kemiripannya,” tambahnya, berbicara dalam bahasa Rusia.

 Nebenzya mengatakan mekanisme reparasi yang diusulkan akan dibuat oleh sekelompok negara yang akan memutuskan bagaimana fungsinya.

“PBB tidak akan berperan dalam proses ini karena mekanisme yang diusulkan disarankan untuk dibuat di luar PBB, dan tidak ada yang memiliki rencana untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada Majelis Umum,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia “tidak ragu” bahwa pendanaan akan berasal dari aset Rusia yang dibekukan, yang jumlahnya mencapai miliaran.

Negara-negara Barat lama ingin mencairkan aset-aset ini, katanya, bukan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, atau membelanjakannya untuk membantu Ukraina, “melainkan untuk mendanai pasokan senjata mereka sendiri yang terus tumbuh ke Kyiv, dan menutupi hutang untuk senjata yang sudah disediakan.”

Sidang khusus darurat Majelis Umum dimulai pada 28 Februari, atau hanya beberapa hari setelah dimulainya perang di Ukraina.

Ini menandai ke-11 kalinya pertemuan semacam itu diadakan sejak 1950, sejalan dengan resolusi yang dikenal luas sebagai 'Uniting for Peace'.

Resolusi 377A(V) memberi Majelis Umum kekuatan untuk menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional ketika Dewan Keamanan tidak dapat bertindak karena kebulatan suara di antara lima anggota tetapnya – Tiongkok, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia – yang memiliki hak veto.

Sesi khusus saat ini diadakan setelah Dewan memberikan suara mendukung pertemuan Majelis Umum setelah Rusia memveto resolusi yang akan menyesalkan serangan terhadap Ukraina.