Majelis Umum PBB Putuskan Rusia Harus Ganti Rugi Perang ke Ukraina, Moskow Cuek dan Menolak Keras

Komisi tersebut menyelesaikan mandatnya pada bulan Februari, lapornya, setelah membayar lebih dari $52 miliar sebagai ganti rugi kepada para korban.

Baca Juga: Rusia Hujani Ukraina dengan 100 Rudal, Hantam Fasilitas Energi, Hampir Seluruhnya Gelap Gulita

Duta Besar Ukraina untuk PBB menguraikan dampak perang Rusia di negaranya, termasuk pemboman yang menargetkan bangunan tempat tinggal dan infrastruktur, penghancuran hampir setengah dari jaringan listrik dan utilitas, pengungsian besar-besaran, dan kekejaman seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan deportasi paksa.

“Proposal ini bukan tentang Rusia saja. Ini akan bekerja untuk kepentingan semua orang yang diancam sekarang atau mungkin diancam nanti dengan menggunakan kekuatan,” katanya.

Berbicara sebelum pemungutan suara, Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya mencirikan rancangan resolusi tersebut sebagai “contoh klasik” dari sekelompok kecil Negara yang bertindak tidak berdasarkan hukum internasional, melainkan mencoba untuk menguduskan sesuatu yang ilegal.

Dia mengatakan negara-negara yang mendukung resolusi itu berusaha memposisikan Majelis Umum sebagai badan yudisial, padahal sebenarnya tidak.

“Negara-negara ini membual tentang betapa berkomitmennya mereka pada aturan hukum, tetapi pada saat yang sama, mereka mencemooh kemiripannya,” tambahnya, berbicara dalam bahasa Rusia.

 Nebenzya mengatakan mekanisme reparasi yang diusulkan akan dibuat oleh sekelompok negara yang akan memutuskan bagaimana fungsinya.

“PBB tidak akan berperan dalam proses ini karena mekanisme yang diusulkan disarankan untuk dibuat di luar PBB, dan tidak ada yang memiliki rencana untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada Majelis Umum,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia “tidak ragu” bahwa pendanaan akan berasal dari aset Rusia yang dibekukan, yang jumlahnya mencapai miliaran.

Negara-negara Barat lama ingin mencairkan aset-aset ini, katanya, bukan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, atau membelanjakannya untuk membantu Ukraina, “melainkan untuk mendanai pasokan senjata mereka sendiri yang terus tumbuh ke Kyiv, dan menutupi hutang untuk senjata yang sudah disediakan.”

Sidang khusus darurat Majelis Umum dimulai pada 28 Februari, atau hanya beberapa hari setelah dimulainya perang di Ukraina.

Ini menandai ke-11 kalinya pertemuan semacam itu diadakan sejak 1950, sejalan dengan resolusi yang dikenal luas sebagai 'Uniting for Peace'.

Resolusi 377A(V) memberi Majelis Umum kekuatan untuk menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional ketika Dewan Keamanan tidak dapat bertindak karena kebulatan suara di antara lima anggota tetapnya – Tiongkok, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia – yang memiliki hak veto.

Sesi khusus saat ini diadakan setelah Dewan memberikan suara mendukung pertemuan Majelis Umum setelah Rusia memveto resolusi yang akan menyesalkan serangan terhadap Ukraina.