Presiden Filipina: Ayah Saya Bukan Diktator, Terapkan Darurat Militer untuk Redam Pemberontakan

MANILA, KOMPAS.TV - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menolak ayahnya disebut diktator hanya karena menerapkan darurat militer saat menjabat sebagai presiden.

Hal itu dilaporkan Associated Press yang menukil transkrip wawancara Marcos Jr bersama pembawa acara dan aktris Toni Gonzaga, di ALL TV, melalui sekretaris pers negara.

Ketika ditanya apakah sebutan "putra diktator" bakal berpengaruh dalam pemerintahannya saat ini, Marcos Jr menjawab, "Tidak. Akan menyakitkan bagi saya jika mereka benar, tetapi mereka salah."

"Berapa kali saya berada di sini, di ruangan ini, di mana ayah saya berkonsultasi dengan kelompok yang berbeda pandangan," ujar Marcos Jr, di istana kepresidenan Malacanang, Manila.

"Seorang diktator tidak berkonsultasi. Seorang diktator hanya mengatakan, inilah yang akan Anda lakukan, apakah Anda suka atau tidak suka," tegasnya.

Baca Juga: Jokowi Bertemu Presiden Filipina Ferdinan Marcos Junior, Ini 5 Sektor Kerja Sama yang Diperkuat

Ferdinad Marcos Sr, sang ayah, memiliki nama yang identik dengan putranya, tanpa embel-ember Jr. Marcos Sr memerintah Filipina kurang lebih 21 tahun, sejak 1965 hingga 1986.

Setahun sebelum masa jabatan pertamanya berakhir, Marcos memberlakukan darurat militer di wilayah pimpinannya, tepat pada 1972.

Ia membubarkan kongres, memberedel surat kabar, dan memerintahkan penangkapan terhadap lawan politik serta aktivis, berlandaskan dekrit yang dibikin sendiri.

Marcos Jr menegaskan, kebijakan ayahnya saat itu amat penting bagi Filipina, guna meredam pemberontakan muslim dan komunis.

"Penting, dalam pandangan ayah saya saat itu, untuk menyatakan darurat militer, karena perang benar-benar sudah berkecamuk," kata Marcos Jr.

Baca Juga: Hari Ini, 55 Tahun Lalu, ASEAN Dibentuk, Berawal dari Konflik Indonesia, Malaysia & Filipina

Kendati demikian, Renato Reyes dari Bayan, aliansi kelompok sayap kiri, menyebut pembelaan sang anak -- yang kini jadi presiden -- merupakan kebohongan besar.

"Marcos Sr. menggunakan darurat militer untuk membatalkan pemilu, memperpanjang masa jabatannya dan membubarkan kongres serta memusatkan kekuasaan untuk dirinya sendiri, menjadikannya diktator dari 1972 hingga 1986," kata Reyes.

Ia menegaskan, sikap ayah Marcos Jr "itu bukan membela pemerintah, tetapi menjadikan pemerintah sebagai wilayah kekuasaan pribadi."

Marcos Sr kemudian digulingkan dari kekuasaannya, meninggal dalam pengasingan di Hawaii, tanpa mengakui kesalahan apa pun, termasuk tuduhan bahwa bahwa keluarganya mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 miliar dolar AS saat masih berkuasa.

Pengadilan Hawaii menyatakan Marcos Sr bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, lalu menyita 2 miliar dolar AS dari tanah miliknya, sebagai kompensasi untuk lebih dari 9.000 warga Filipina yang mengajukan gugatan atas penyiksaan, penahanan dan pembunuhan di luar hukum, termasuk penghilangan paksa.

Sang istri, Imelda Marcos, bersama anak-anaknya, termasuk Marcos Jr, diizinkan kembali ke Filipina pada 1991.

Keluarga tersebut baru saja membuat salah satu comeback politik paling epik dalam sejarah, ketika Marcos Jr menang telak dalam pemilu presiden Mei 2022.

Baca Juga: Anak Diktator Marcos Menang di Pilpres Filipina, Amnesty Khawatirkan Kondisi HAM