PM Bangladesh kepada PBB: Myanmar Harus Ambil Kembali Pengungsi Rohingya

DHAKA, KOMPAS.TV — Pemimpin Bangladesh PM Sheik Hasina mengatakan ratusan ribu pengungsi etnis minoritas Rohingya yang tinggal di kamp-kamp penuh sesak di Bangladesh harus pulang ke Myanmar, tempat mereka melarikan diri dari gelombang penganiayaan dan kekerasan.

Sheik Hasina menyatakan itu pada hari Rabu (17/8/2022) kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet. Seperti dilansir Associated Press, Rabu (17/8/2022), Bachelet tiba di Bangladesh pada hari Minggu dan mengunjungi kamp-kamp Rohingya di distrik Cox's Bazar dekat perbatasan dengan Myanmar.

“Rohingya adalah warga negara Myanmar dan mereka harus dibawa kembali,” kata Hasina seperti dikutip oleh sekretaris persnya, Ihsanul Karim.

Muslim Rohingya menghadapi diskriminasi yang meluas di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana sebagian besar ditolak kewarganegaraannya dan banyak hak lainnya.

Lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh mulai akhir Agustus 2017 saat militer Myanmar melancarkan "operasi pembersihan" terhadap mereka menyusul serangan oleh kelompok pemberontak Rohingya.

Situasi keamanan di Myanmar memburuk setelah pengambilalihan militer tahun lalu.

Baca Juga: Komisioner Tinggi HAM PBB Tiba di Bangladesh Tinjau dan Inspeksi Pengungsi Rohingya

Saat ini, Bangladesh menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya.

Para pengungsi saat ini berada di tahun kelima pengungsian mereka di Bangladesh di tengah upaya yang gagal untuk mengirim mereka pulang.

Awal bulan ini, Bangladesh berupaya mencari bantuan kerja sama dari China dalam memulangkan Rohingya ke Myanmar selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

China menengahi perjanjian November 2017 dengan Myanmar yang bertujuan untuk mengirim mereka kembali.

Hasina dan beberapa menteri Kabinet sebelumnya menyatakan frustrasi atas apa yang mereka sebut kelambanan Myanmar dalam membawa mereka kembali ke perjanjian.

Pihak berwenang PBB dan Bangladesh mencoba setidaknya dua kali untuk memulai repatriasi, tetapi para pengungsi menolak untuk pergi, dengan alasan masalah keamanan di Myanmar.

Ketika Bachelet mengunjungi kamp-kamp pada hari Rabu, para pengungsi mendesak PBB untuk membantu meningkatkan keamanan di dalam Myanmar sehingga mereka dapat kembali.

Baca Juga: Ingin Pulangkan Pengungsi Rohingya, Bangladesh Minta Bantuan China

PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pengungsi menggambarkan "keluhan mereka, rasa sakit mereka" kepada Bachelet.

"Ketika hak-hak kami dihormati, kami dapat memiliki mata pencaharian kami lagi, dan kami dapat memiliki tanah, dan kami dapat merasa bahwa kami adalah bagian dari negara," katanya mengutip para pengungsi.

Bachelet menekankan pentingnya memastikan kondisi yang aman, adanya keberlanjutan dan setiap repatriasi dilakukan secara sukarela dan bermartabat, katanya.

"PBB melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk mendukung mereka. Kami akan terus melakukan itu," katanya.

"Tetapi kita juga perlu menangani akar masalah yang mendalam. Kita perlu menghadapinya dan memastikan bahwa mereka dapat kembali ke Myanmar -- ketika ada kondisi untuk keselamatan dan pemulangan sukarela."

Pada bulan Maret, Amerika Serikat mengatakan penindasan Rohingya di Myanmar merupakan genosida setelah pihak berwenang mengkonfirmasi laporan tentang kekejaman massal terhadap warga sipil oleh militer Myanmar dalam kampanye yang meluas dan sistematis terhadap etnis minoritas.