PM Bangladesh kepada PBB: Myanmar Harus Ambil Kembali Pengungsi Rohingya

China menengahi perjanjian November 2017 dengan Myanmar yang bertujuan untuk mengirim mereka kembali.

Hasina dan beberapa menteri Kabinet sebelumnya menyatakan frustrasi atas apa yang mereka sebut kelambanan Myanmar dalam membawa mereka kembali ke perjanjian.

Pihak berwenang PBB dan Bangladesh mencoba setidaknya dua kali untuk memulai repatriasi, tetapi para pengungsi menolak untuk pergi, dengan alasan masalah keamanan di Myanmar.

Ketika Bachelet mengunjungi kamp-kamp pada hari Rabu, para pengungsi mendesak PBB untuk membantu meningkatkan keamanan di dalam Myanmar sehingga mereka dapat kembali.

Baca Juga: Ingin Pulangkan Pengungsi Rohingya, Bangladesh Minta Bantuan China

PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pengungsi menggambarkan "keluhan mereka, rasa sakit mereka" kepada Bachelet.

"Ketika hak-hak kami dihormati, kami dapat memiliki mata pencaharian kami lagi, dan kami dapat memiliki tanah, dan kami dapat merasa bahwa kami adalah bagian dari negara," katanya mengutip para pengungsi.

Bachelet menekankan pentingnya memastikan kondisi yang aman, adanya keberlanjutan dan setiap repatriasi dilakukan secara sukarela dan bermartabat, katanya.

"PBB melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk mendukung mereka. Kami akan terus melakukan itu," katanya.

"Tetapi kita juga perlu menangani akar masalah yang mendalam. Kita perlu menghadapinya dan memastikan bahwa mereka dapat kembali ke Myanmar -- ketika ada kondisi untuk keselamatan dan pemulangan sukarela."

Pada bulan Maret, Amerika Serikat mengatakan penindasan Rohingya di Myanmar merupakan genosida setelah pihak berwenang mengkonfirmasi laporan tentang kekejaman massal terhadap warga sipil oleh militer Myanmar dalam kampanye yang meluas dan sistematis terhadap etnis minoritas.