Ekonomi Terpukul akibat Pandemi dan Perang Ukraina, Mesir Rombak Kabinet, Tunjuk 13 Menteri Baru

KAIRO, KOMPAS.TV - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi mengumumkan perombakan kabinet, Sabtu (13/8/2022), untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya karena menghadapi tantangan ekonomi yang tinggi, yang sebagian besar berasal dari perang Rusia di Ukraina.

Melansir laporan Associated Press, perombakan kabinet, yang disetujui oleh parlemen dalam sesi darurat, mengubah kepemimpinan 13 kementerian, termasuk kementerian kesehatan, pendidikan, budaya, pembangunan lokal dan irigasi.

Juga termasuk dalam perombakan adalah kementerian pariwisata, pekerjaan utama pada saat Mesir sedang berjuang untuk menghidupkan kembali sektor menguntungkan yang dihancurkan oleh kekacauan bertahun-tahun, pandemi, dan yang terbaru, perang di Eropa.

El-Sissi mengatakan, perombakan itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri Mustafa Madbouly. Itu adalah perombakan kabinet ketiga sejak Madbouly diangkat menjadi perdana menteri pada Juni 2018.

Presiden Mesir dalam unggahan di Facebook mengatakan, perubahan tersebut bertujuan untuk "mengembangkan kinerja pemerintah dalam beberapa hal penting, yang berkontribusi untuk melindungi kepentingan dan kemampuan negara."

Bankir Ahmed Issa mengambil alih Kementerian Pariwisata dan Purbakala, menggantikan Khaled al-Anani yang memimpin upaya Mesir dalam beberapa tahun terakhir untuk menghidupkan kembali industri pariwisata, pilar ekonomi.

Upaya tersebut antara lain menampilkan penemuan-penemuan kuno, membuka museum baru untuk menarik wisatawan internasional.

Baca Juga: Pengadilan Mesir Minta Hukuman Gantung Disiarkan TV, Dianggap Bisa Cegah Kejahatan

Hani Sweilam, profesor manajemen sumber daya air di RWTH Aachen University Jerman, ditunjuk sebagai Menteri Irigasi.

Dia menggantikan Mohammed Abdel-Aty yang bertahun-tahun  memimpin negosiasi teknis dengan Ethiopia atas bendungan kontroversial di anak sungai utama Sungai Nil.

Para menteri baru diperkirakan akan dilantik oleh el-Sissi pada Sabtu malam atau Minggu dini hari.

Perubahan, bagaimanapun, tidak memengaruhi kementerian utama termasuk luar negeri, keuangan, pertahanan dan dalam negeri, yang bertanggung jawab atas kepolisian.

Anggota parlemen Abdel-Monem Emam dari oposisi Partai Keadilan mengkritik perombakan itu sebagai "mengecewakan". Ia berharap tim ekonomi pemerintah ikut serta dalam perubahan tersebut.

"Apa yang kami, dan Mesir tunggu, adalah perubahan dalam kebijakan, bukan orang," tulisnya di Facebook.

Ekonomi Mesir terpukul keras oleh pandemi virus Covid-19 dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina, yang mengguncang pasar global dan menaikkan harga minyak dan makanan di seluruh dunia.

Baca Juga: Menlu Rusia ke Kairo, Jamin Kesinambungan Pasokan Gandum untuk Mesir

Mesir merupakan importir gandum terbesar di dunia, yang sebagian besar berasal dari Rusia dan Ukraina. Pasokan Mesir tunduk pada perubahan harga di pasar internasional.

Pemerintah Mesir mengadakan pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir dengan Dana Moneter Internasional IMF untuk pinjaman baru guna mendukung program reformasi dan untuk membantu mengatasi tantangan yang disebabkan oleh perang di Eropa.

Pemerintah Mesir menerima janji dari negara-negara Teluk Arab yang kaya untuk investasi miliaran dolar, beberapa di antaranya untuk industri swasta.

Harga pangan dan energi Mesir melonjak tinggi, menambah beban masyarakat miskin dan kelas menengah yang telah menanggung beban program reformasi 2016.

Program itu, yang disepakati dengan IMF, termasuk langkah-langkah penghematan yang menyakitkan yang memicu kenaikan tajam harga komoditas dasar dan utama serta layanan.

Devaluasi pound Mesir baru-baru ini, yang telah kehilangan setengah nilainya pada tahun 2016, menyebabkan kenaikan baru dalam harga makanan dan komoditas lainnya.

Tingkat inflasi tahunan untuk Juli berada di 14,6 persen, lebih dari dua kali lipat bulan yang sama tahun lalu ketika tercatat 6,1 persen, menurut biro statistik resmi.