Terancam Musnah Tenggelam, Pemimpin Negara Kepulauan di Pasifik Nyatakan Keadaan Darurat Iklim

SUVA, KOMPAS.TV — Para pemimpin nasional negara-negara kepulauan Pasifik hari Jumat (15/7/2022) mengumumkan keadaan darurat iklim dan setuju untuk mencoba membawa Kiribati kembali ke kelompok diplomatik utama di kawasan itu.

Seperti laporan Associated Press, Kiribati mengumumkan mereka menarik diri dari Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara menjelang pertemuan puncak para pemimpin di Fiji minggu ini.

Langkah itu dilihat sebagai tanda pengaruh China yang semakin besar di wilayah tersebut.

Dalam komunike yang akan segera dirilis, para pemimpin "menyambut dan mendukung penuh" komitmen pemerintah Australia yang baru terhadap prioritas perubahan iklim forum, Australian Associated Press melaporkan setelah melihat dokumen tersebut.

Australia, negara forum terkaya dan terpadat di Pasifik, berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 43 persen di bawah tingkat 2005 pada akhir dekade, di bawah pemerintahan baru yang dipilih pada bulan Mei.

Pemerintah Australia sebelumnya berkomitmen, pengurangan hanya antara 26 dan 28 persen tahun 2030.

Baca Juga: AS Ungkap Strategi Terbaru di Kawasan Geopolitik Pasifik Selatan untuk Lawan Pengaruh China

Klausul lain dalam komunike dengan tegas mendesak semua negara forum untuk memberikan "kemajuan yang jelas dalam mengubah janji dan komitmen menjadi tindakan" yang konsisten untuk menahan pemanasan global naik hingga 1,5 derajat Celsius (2,7 derajat Fahrenheit).

Target Australia saat ini dari pengurangan 43 persen tahun 2030 dan nol bersih pada tahun 2050, gagal memenuhi aspirasi itu.

Para pemimpin, banyak di antaranya menghadapi ancaman eksistensial dari bumi yang makin panas, menganggap perubahan iklim sebagai risiko keamanan terbesar mereka dan menyatakan darurat iklim. Pasalnya, perubahan iklim yang dengan suhu Bumi yang kian menghangat memicu pemanasan global dan meningkatnya permukaan air laut, hingga negara-negara kepulauan di Pasifik terancam tenggelam.

Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama yang memimpin KTT, menggunakan Twitter untuk mendesak Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengambil tindakan lebih lanjut.

“Janji iklim baru Australia adalah langkah maju yang lama dinanti Fiji, tetapi karena kewajiban saya kepada setiap orang muda di Pasifik, saya mendesak @AlboMP untuk melangkah lebih jauh demi masa depan bersama keluarga kita dengan menyelaraskan komitmen Australia pada 1,5 -target derajat," tulis Bainimarama.

Persatuan Pasifik adalah topik kunci lain bagi para pemimpin, yang diperparah dengan mundurnya Kiribati.

Baca Juga: Indonesia Dorong ASEAN dan India Kembangkan Strategic Trust Inklusif di Indo-Pasifik

Australia dan Selandia Baru akan mendanai Perjanjian Suva, yang mereformasi forum dan upaya diplomatik baru untuk mengembalikan Kiribati.

Sementara China tidak disebutkan dalam komunike, namun pengaruhnya yang berkembang di kawasan itu menjadi bahan diskusi di antara para pemimpin.

Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru menjadi salah satu kritikus paling vokal dari pakta keamanan yang ditandatangani antara China dan Kepulauan Solomon, tuan rumah KTT para pemimpin forum tahunan tahun depan.

Rincian pakta tersebut belum dipublikasikan, tetapi kesepakatan itu menimbulkan kekhawatiran akan fasilitas militer permanen China yang berjarak hanya 2.000 kilometer dari pantai timur laut Australia.

Australia sudah memiliki perjanjian keamanan dengan Solomon dan polisi Australia berada di ibu kota, Honiara, menjaga perdamaian sejak kerusuhan akhir tahun lalu.

Baca Juga: Menhan AS Kritik Agresivitas China di Indo-Pasifik, Beijing Balas Sebut Washington Jaga Dominasi

Australia berpendapat keluarga negara-negara forum harus mengelola masalah keamanan mereka sendiri daripada beralih ke pihak luar seperti China.

Komunike tampaknya mendukung pandangan itu dengan komitmen terhadap keamanan "utamakan keluarga" di Pasifik.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare hari Kamis mengatakan, pakta keamanan baru negaranya tidak akan mengizinkan China membangun pangkalan militer di negaranya dan menjadikan warganya "target serangan militer potensial."

Mitra dialog forum, termasuk Amerika Serikat, Cina, Inggris dan Prancis, tidak diundang ke pertemuan puncak tahun ini di ibu kota Fiji, Suva.

Namun, Bainimarama mengundang Wakil Presiden AS Kamala Harris untuk menyampaikan pidato virtual pada hari Rabu, di mana ia mengusulkan peningkatan keterlibatan diplomatik dan bantuan keuangan AS.

Baca Juga: Jepang-Australia Perkuat Kerja Sama Pertahanan di Indo-Pasifik, Bendung Pengaruh China?

Dua atase pertahanan kedutaan China yang sedang menonton pidato Harris dari tempat duduk media ditemukan oleh seorang jurnalis dan dilaporkan ke polisi.

Polisi kemudian meminta mereka pergi, lapor The Guardian.

Tentang pidato Kamala Harris, seorang pejabat China di Beijing mengatakan pemerintahnya menyambut baik dukungan yang lebih besar dari negara lain untuk membantu mengembangkan dan merevitalisasi pulau-pulau Pasifik.

Tetapi pejabat itu memperingatkan, upaya semacam itu tidak boleh dilakukan untuk melawan China.

Baik Kepulauan Solomon dan Kiribati baru-baru ini mengalihkan pengakuan diplomatik mereka dari Taiwan ke Beijing.