Krisis Ukraina, Pandangan Bias, Prasangka dan Standar Ganda Negara Barat

LONDON, KOMPAS.TV - Invasi Rusia ke Ukraina mengungkap bias anti-Arab dan anti-Muslim di seluruh pembuatan kebijakan dan media berita Eropa. Namun, bagi ratusan ribu pengungsi dan pencari suaka yang diburu, ditolak, atau terdampar, pengungkapan prasangka dan favoritisme pastilah tidak mengejutkan, seperti dilaporkan Arab News, Rabu, (9/3/2022)

Dalam insiden terbaru, kasus penerapan standar ganda, seorang politisi Denmark menyarankan pengungsi Ukraina dapat dibebaskan dari undang-undang yang membuat pihak berwenang Denmark menyita aset pengungsi Suriah dan Iran.

Rasmus Stoklund, juru bicara imigrasi untuk pemerintah Sosial Demokrat Denmark, mengatakan kepada surat kabar Denmark Ekstra Bladet pekan lalu, apa yang disebut undang-undang perhiasan tidak boleh diterapkan pada warga Ukraina yang melarikan diri dari konflik karena mereka berasal dari “wilayah terdekat.”

Kemudian, Stoklund berkata, "Hukum perhiasan dibuat jika Anda meninggalkan wilayah terdekat di mana Anda aman, dan melakukan perjalanan melalui negara-negara yang aman ... tetapi itu tidak berlaku untuk Ukraina."

Undang-undang yang sangat kontroversial artinya pencari suaka yang masuk diizinkan untuk menyimpan aset senilai hingga 10.000 krone Denmark, setara US$1.46), tetapi apa pun yang bernilai di atas angka itu dapat disita oleh negara untuk membayar masa tinggal mereka di negara itu.

Potensi pembebasan warga Ukraina dari undang-undang ini menyoroti perlakuan sangat berbeda yang diterima warga Ukraina sejak negara mereka diinvasi, dibandingkan dengan apa yang dialami warga Suriah dan negara lain, kebanyakan dari mereka Timur Tengah dan Afrika, saat melarikan diri dari konflik serupa selama dekade terakhir.

Baca Juga: Evakuasi di Mariupol Ukraina Gagal, Warga Makin Menderita

“Undang-undang 2016 sebagian besar bersifat simbolis, dimaksudkan untuk mengirim pesan yang tidak ramah dan bermusuhan kepada orang-orang yang mungkin mencari perlindungan di Denmark,” kata Judith Sunderland, direktur asosiasi Divisi Eropa dan Asia Tengah Human Rights Watch, mengatakan kepada Arab News.

“Sekarang pihak berwenang ingin mengirim pesan sambutan yang berlawanan, tetapi hanya untuk pengungsi Ukraina. Membuat pengecualian untuk pengungsi Ukraina jelas diskriminatif, karena jika mereka tidak harus menyerahkan barang berharga mereka, mengapa harus ada pengungsi?” ujar Sunderland

Perubahan yang diusulkan “mengkristalkan kontras antara tanggapan Uni Eropa terhadap pengungsi Ukraina dan tanggapan Uni Eropa tersebut terhadap warga Suriah, Afghanistan, Irak, Eritrea … daftarnya bisa berlanjut.”

Sunderland menambahkan, “Empati dan kemurahan hati yang diperluas ke Ukraina harus diperluas lebih jauh ke semua pengungsi, terlepas dari kebangsaan, agama, atau warna kulit mereka.”

Kekhawatiran Sunderlan diamini Chris Doyle, direktur Council for Arab-British Understanding, yang percaya “hukum Denmark dari awalnya sudah salah, tidak peduli kepada siapa itu diterapkan."

“Jadi, pada satu tingkat, (saya) senang jika Denmark mencabut undang-undang ini untuk pengungsi Ukraina,” katanya kepada Arab News. “Tapi, seperti yang kita lihat di banyak negara, ada reaksi yang sama sekali berbeda saat menerima dan bagaimana orang menangani pengungsi Ukraina dibanding pengungsi dari Suriah, Afghanistan dan daerah lain.”

Ini, menurut Doyle, “seharusnya tidak menjadi cara negara menyusun kebijakan pengungsi mereka.”

Baca Juga: Ribuan Warga Sipil Berhasil Selamatkan Diri dari Sumy Ukraina, Melewati Koridor Kemanusiaan

Kedutaan Denmark di London tidak menanggapi permintaan komentar oleh Arab News.

Pada hari Selasa, lebih dari dua juta orang meninggalkan Ukraina, sebuah negara dengan populasi sebelum perang sekitar 40 juta. Sebagian besar dari mereka yang terlantar akibat invasi Rusia kini membanjir ke Uni Eropa.

Polandia menjadi mercusuar utama Eropa di tengah krisis Ukraina dan menerima jumlah pengungsi tertinggi, lebih dari 1 juta orang dalam waktu kurang dari dua minggu.

Demikian juga, hari Senin menurut angka PBB, Hongaria, Republik Ceko dan Slovakia masing-masing memberikan perlindungan kepada setidaknya 180.000, 100.000 dan 123.000 orang, .

“Kami akan melakukan segalanya untuk menyediakan tempat berlindung yang aman di Polandia bagi semua orang yang membutuhkannya,” Mariusz Kaminski, menteri dalam negeri Polandia, mengatakan pekan lalu, tanpa menyebutkan, selama perang Suriah, Polandia, serta Hongaria dan Republik Ceko, pada dasarnya menolak untuk menerima pengungsi Suriah.

Penolakan langsung untuk melindungi warga Suriah ini membuat mereka mendapat teguran dari Pengadilan Eropa karena menolak mengikuti undang-undang Uni Eropa tentang penerimaan pengungsi.

Slovakia, pada bagiannya, hanya menerima sejumlah kecil pengungsi Kristen selama krisis Suriah.

Baca Juga: Rusia Kembali Umumkan Gencatan Senjata Rabu, Buka Koridor Evakuasi Warga Sipil dari 5 Kota Ukraina

Kaminski juga tidak menyebutkan, hanya beberapa bulan yang lalu, pemerintahnya mendirikan tembok senilai $380 juta antara Polandia dan negara tetangga Belarusia untuk memblokir ribuan pengungsi non-Eropa yang mencari suaka di UE.

Sebanyak 19 dari pengungsi itu tewas dalam bulan-bulan saat krisis perbatasan itu, sekarang sebagian besar terlupakan di tengah kehebohan Ukraina, yang menunjukkan kepada dunia, dengan tegas, permusuhan pemerintah Polandia terhadap pengungsi non-Eropa.

Doyle berkata, "Ada argumen kedekatan geografis mungkin dapat membuat suatu negara menerima lebih banyak pengungsi … tetapi itu tentu saja tidak boleh mengarah pada kebijakan diskriminatif berdasarkan ras, etnis, dan sebagainya."

“Dunia sedang menyaksikan. Dunia melihat serangkaian standar yang sangat berbeda diterapkan di Ukraina dan konflik di negara berkembang,” kata Doyle.

Berita tentang usulan perubahan undang-undang Denmark mengikuti sejumlah besar kontroversi online dan di media seputar liputan konflik Ukraina dibandingkan dengan konflik dan krisis lain di luar Eropa.

Video-video Twitter yang beredar online, dan dilihat jutaan orang, bersaksi tentang rasisme dilakukan jurnalis Barat dalam liputan mereka tentang perang.

Baca Juga: Zelensky Tegaskan Ukraina Siap Dialog, tetapi Tak Akan Menyerah

Misalnya, saat awal konflik dan langsung dari Kyiv, Charlie D'Agata, koresponden asing senior CBS News, mengatakan, “Sekarang dengan Rusia menyerbu masuk, mengubah kalkulus sepenuhnya. Puluhan ribu orang mencoba melarikan diri dari kota. Akan ada lebih banyak lagi, orang-orang bersembunyi di tempat perlindungan bom.

...Tapi ini bukan tempat, dengan segala hormat, seperti Irak atau Afghanistan tempat konflik berkecamuk selama beberapa dekade. Ini adalah kota yang relatif beradab, relatif Eropa, saya harus memilih kata-kata itu dengan hati-hati juga, kota di mana Anda tidak akan mengharapkan itu, atau berharap itu akan terjadi.”

Komentarnya yang "relatif beradab, relatif Eropa", yang kemudian dia minta maaf, menuai kecaman luas, dengan tuduhan rasisme mengalir dari jurnalis Arab, banyak di antaranya pernah meliput konflik di Timur Tengah dan di tempat lain selama bertahun-tahun.

Dalam kasus lain, seorang tamu yang diundang ke liputan BBC mengatakan perang Ukraina “sangat emosional bagi saya karena saya melihat orang-orang Eropa dengan mata biru dan rambut pirang terbunuh.”

Namun bagi Doyle, wacana media semacam ini tidak menghasilkan bias anti-Arab atau anti-Timur Tengah; pada kenyataannya, itu adalah “refleksi dari rasisme yang lebih luas dan mendasar,” katanya.

Doyle menambahkan, “Saya pikir ada masalah opini publik di sini. Kami melihat untuk beberapa waktu pertumbuhan sayap kanan, pandangan anti-imigran dan pandangan anti-pengungsi."

“Dan itu telah mengkonfirmasi apa yang sebagian besar dari kita sadari, bahwa mereka anti-imigran jika mereka datang dari negara-negara non-Eropa, dari negara-negara mayoritas Muslim, tetapi mereka tidak begitu anti-imigran jika mereka berasal dari negara-negara Eropa seperti Ukraina," kata Doyle.