Elon Musk Tolak Blokir Informasi dari Rusia, Rusia Putus Akses Facebook dan Twitter

LOS ANGELES — Pendiri SpaceX, Elon Musk, mengatakan layanan internet satelit Starlink perusahaan 'diminta oleh beberapa pemerintah (bukan Ukraina) untuk memblokir sumber berita Rusia'.

“Kami tidak akan melakukannya kecuali di bawah todongan senjata. Maaf (karena) menjadi pendukung absolut kebebasan berbicara,” kata Elon Musk dalam sebuah unggahan di Twitter, dilansir dari Associated Press, Sabtu (5/3/2022).

Awal pekan ini, menteri transformasi digital Ukraina berterima kasih kepada Musk karena menyediakan peralatan untuk Starlink. Ini membuat layanan internet aktif di sebagian wilayah Ukraina di tengah bombardir pasukan Rusia terhadap berbagai stasiun komunikasi Ukraina.

Mykhailo Fedorov berterima kasih kepada pendiri SpaceX Elon Musk atas peralatan tersebut dalam sebuah unggahan Twitter yang disertai dengan foto sejumlah kotak peralatan Starlink di bagian belakang truk. Fedorov yang juga menjadi wakil perdana menteri Ukraina telah secara terbuka meminta layanan tersebut.

Musk menjawab dengan twitnya sendiri yang mengatakan, "Sama-sama."

Orang terkaya dunia di bidang teknologi itu mengatakan Starlink 'aktif' di Ukraina. Ia juga menyebut, lebih banyak peralatan untuk menggunakan layanan itu sedang dalam perjalanan.

Starlink adalah sistem internet berbasis satelit yang dibangun SpaceX selama bertahun-tahun untuk menghadirkan akses internet di daerah-daerah yang kurang terlayani di dunia. Starlink memasarkan dirinya sebagai "cocok dan ideal" untuk area yang layanan internetnya tak dapat diandalkan, atau bahkan tak memilikinya.

Baca Juga: Rusia Umumkan Jeda Serangan di 2 Kota Ini, Jamin Jalur Evakuasi Warga Sipil

Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat mengintensifkan tindakan keras terhadap media dan individu yang gagal mengikuti garis Kremlin pada perang Rusia di Ukraina, dengan memblokir Facebook dan Twitter.

Selain itu, Associated Press melaporkan, Putin juga menandatangani undang-undang yang mengkriminalisasi penyebaran 'berita dan laporan palsu' versi Moskow.

Langkah Rusia melawan raksasa media sosial ini menyusul pemblokiran terhadap BBC yang didanai rakyat Inggris dan Voice of America yang didanai pemerintah Amerika Serikat, serta Radio Free Europe/Radio Liberty, Deutsche Welle Jerman dan situs web Meduza yang berbasis di Latvia.

Tindakan pemerintah Rusia makin keras terhadap media asing yang menerbitkan berita dalam bahasa Rusia. Pemerintah Rusia berusaha melakukan kendali yang lebih ketat atas informasi yang dilihat audiens domestiknya tentang invasi ke Ukraina.

Lembaga pengawas komunikasi negara Rusia Roskomnadzor mengatakan, mereka memutus akses ke Twitter dan Facebook sejalan dengan keputusan kantor kejaksaan.

Lembaga itu sebelumnya menuduh Twitter gagal menghapus konten yang dilarang oleh otoritas Rusia dan memperlambat akses ke sana.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (4/3), Twitter mengaku mengetahui laporan adanya pemblokiran terhadap platformnya di Rusia. Namun, Twitter mengaku belum dapat mengonfirmasi hal itu.

Baca Juga: Rusia Umumkan Gencatan Senjata di 2 Kota Ukraina Ini, Jamin Jalur Evakuasi Warga Sipil

RUU tersebut, dengan cepat mendapat persetujuan kedua majelis parlemen dan langsung ditandatangani Putin.

Undang-Undang itu akan menjatuhkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi mereka yang menyebarkan informasi yang bertentangan dengan narasi pemerintah Rusia tentang perang.

Baca Juga: Peraturan Baru Diteken Putin, Sebarkan ‘Berita Palsu’ tentang Invasi Rusia Bisa Dihukum 15 Tahun

Pertanyaan mengenai Rusia bukan lagi "apa yang kita lakukan untuk menghentikan disinformasi," kata mantan duta besar AS untuk Rusia Michael McFaul pada Jumat (4/3). "Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempromosikan informasi di dalam Rusia -- dan saya tidak punya jawabannya.”

Beberapa media pemberitaan mengatakan mereka akan menghentikan sementara pekerjaan mereka di dalam Rusia untuk mengevaluasi situasi.

Di antara lembaga-lembaga pers tersebut, CNN dan CBS News mengatakan mereka akan menghentikan siaran di Rusia, sementara Bloomberg dan BBC mengatakan mereka akan menangguhkan sementara pekerjaan jurnalis mereka di sana.

Pihak berwenang Rusia berulang kali mengecam laporan kemunduran militer Rusia atau kematian warga sipil di Ukraina sebagai 'berita palsu'.

Media pemerintah Rusia menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai “operasi militer khusus”, bukan menyebutnya sebagai perang atau invasi.